Ribuan Desa Belum Berlistrik, Pemerintah Siapkan Jaringan Transmisi 48 Ribu Kilometer

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap fakta bahwa sekitar 10 ribu desa di Indonesia masih belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99 persen.

Pernyataan tersebut menyoroti tantangan besar pemerataan energi di Indonesia yang hingga kini masih dihadapkan pada kondisi geografis yang kompleks. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan hampir 80 ribu desa, distribusi infrastruktur kelistrikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Indonesia mempunyai wilayah yang sangat besar. Dari lebih 17 ribu pulau, kita masih memiliki sekitar 10 ribu desa yang belum dijangkau listrik,” kata Bahlil Lahadalia, Rabu (30/9/2026).

Menurut Bahlil, capaian rasio elektrifikasi sebesar 99 persen belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia. Angka tersebut menunjukkan tingkat ketersediaan listrik secara nasional, namun masih terdapat ribuan desa yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.

Kondisi tersebut terjadi karena banyak desa berada di wilayah terpencil, terluar, dan kepulauan yang membutuhkan investasi infrastruktur lebih besar dibanding wilayah perkotaan atau daratan utama.

“Saya sekalipun rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen. Tetapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80 ribuan, maka masih banyak wilayah yang harus kita jangkau,” ujarnya.

Bahlil menegaskan pemerataan listrik menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target swasembada energi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, akses listrik yang merata tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan sektor industri dan usaha masyarakat.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah memasukkan agenda pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034,” tandasnya.

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru dengan kapasitas mencapai 69,5 gigawatt (GW) hingga tahun 2034.

Menariknya, sekitar 70 persen dari tambahan kapasitas listrik nasional tersebut akan berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Selain pembangunan pembangkit, pemerintah juga menyiapkan proyek pengembangan jaringan transmisi listrik sepanjang 48 ribu kilometer sirkuit guna memperluas distribusi energi hingga ke berbagai daerah yang selama ini belum terjangkau secara maksimal,” tukasnya.

Program tersebut sekaligus membuka peluang investasi besar di sektor ketenagalistrikan nasional. Pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, serta berbagai infrastruktur energi lainnya untuk mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.

Dengan proyek ketenagalistrikan berskala nasional tersebut, pemerintah berharap ribuan desa yang hingga kini masih berada dalam keterbatasan akses listrik dapat segera terhubung dengan energi yang lebih andal.

“Percepatan elektrifikasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata,” pungkasnya.