Waka Komisi I DPR Dave Laksono Ingatkan Risiko Keberpihakan Indonesia di KTT Platform Krimea - lkipartaigolkar

Waka Komisi I DPR Dave Laksono Ingatkan Risiko Keberpihakan Indonesia di KTT Platform Krimea

Share your love

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPRRI Dave Laksono mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan risiko diplomatik sebelum memutuskan partisipasi Indonesia dalam KTT Parlemen Kelima Platform Krimea yang dijadwalkan berlangsung di London, Inggris, pada 7 Desember 2026.

Menurut Dave, salah satu persoalan yang perlu menjadi pertimbangan adalah tidak dilibatkannya Rusia dalam forum tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kehadiran Indonesia merupakan bentuk keberpihakan terhadap Ukraina dan negara-negara pendukungnya. Indonesia perlu mencermati apakah forum tersebut menyediakan ruang yang cukup bagi pertukaran pandangan dan penyampaian perspektif yang beragam.

“Mengingat Rusia tidak menjadi bagian dari forum tersebut, terdapat kemungkinan bahwa pembahasan dan kesimpulan yang dihasilkan lebih banyak merepresentasikan perspektif Ukraina dan negara-negara pendukungnya,” ungkap Dave dalam keterangan tertulis Rabu (18/11).

KTT Parlemen Kelima Platform Krimea dijadwalkan berlangsung di London, Inggris, pada 7 Desember 2026. Forum tersebut merupakan bagian dari upaya Ukraina memperkuat dukungan internasional terhadap posisi negara itu atas Krimea dan wilayah-wilayah Ukraina lainnya yang berada di bawah pendudukan Rusia. 

Agenda utama pertemuan tersebut mencakup penegasan kembali penolakan terhadap aneksasi Krimea, penyelarasan langkah-langkah untuk mendukung integritas teritorial Ukraina, serta pembahasan mengenai sanksi terhadap Rusia, perlindungan hak asasi manusia di Krimea, dan keamanan kawasan Laut Hitam.

“Selain itu, KTT tersebut diarahkan untuk memperkuat dimensi diplomasi parlemen dalam Platform Krimea sekaligus memperluas dukungan internasional terhadap Ukraina,” paparnya.

Dave menilai, diplomasi parlemen seharusnya tidak hanya menjadi sarana penguatan posisi politik tertentu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya membangun pemahaman dan membuka jalan penyelesaian konflik. Indonesia harus mampu membedakan komitmen terhadap prinsip hukum internasional, khususnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial, dengan keberpihakan terhadap agenda politik kelompok negara tertentu.

“Pertimbangan tersebut penting karena Indonesia memiliki hubungan dan kepentingan strategis dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Ukraina, dan negara-negara Eropa. Karena itu, setiap keputusan diplomatik perlu mempertimbangkan keberlanjutan hubungan bilateral sekaligus menjaga independensi politik luar negeri,” jelasnya.

Konsistensi Diplomasi Indonesia
Dave juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan konsistensi pendekatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Dia merujuk keputusan Indonesia tidak menandatangani komunike akhir KTT Perdamaian Ukraina di Swiss pada Juni 2024. 

Saat itu, pendekatan Indonesia menekankan pentingnya konsultasi, perundingan, dan keterlibatan seluruh pihak yang berkonflik agar kesepakatan memiliki legitimasi dan peluang keberlanjutan. Prinsip tersebut tetap relevan dalam mempertimbangkan partisipasi Indonesia di KTT Platform Krimea. Meski demikian, konsistensi politik luar negeri tidak berarti Indonesia harus mengambil keputusan yang identik dalam setiap forum internasional. 

“Setiap forum memiliki karakter, tujuan, dan ruang diplomasi berbeda, tetapi prinsip yang mendasarinya harus tetap sama. Indonesia perlu mempertahankan penghormatan terhadap hukum internasional sekaligus membuka ruang bagi proses perdamaian yang inklusif,” tegasnya.

Di sisi lain, Dave menilai manfaat partisipasi Indonesia tidak boleh hanya diukur dari kehadiran atau pengakuan diplomatik. Pemerintah perlu memastikan keterlibatan tersebut memberikan nilai strategis, memperluas komunikasi antarparlemen, serta membuka peluang kontribusi terhadap stabilitas dan keamanan internasional. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak mengorbankan kepentingan strategis jangka panjang hanya untuk memperoleh manfaat politik yang bersifat simbolis.

“Hubungan Indonesia dan Rusia, memiliki kepentingan strategis di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, energi, teknologi hingga pertahanan. Karena itu, keikutsertaan dalam diplomasi parlemen tidak semestinya dimaknai sebagai perubahan orientasi hubungan luar negeri atau pengurangan komitmen kerja sama dengan negara tertentu,” imbuhnya.

Empat Opsi Partisipasi
Dave menawarkan sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah sebelum menentukan sikap terhadap undangan KTT Platform Krimea. Pertama, Indonesia dapat berpartisipasi aktif apabila memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan pandangan secara independen dan memberikan kontribusi substantif.

Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan partisipasi dengan tingkat representasi lebih terbatas apabila dinilai lebih sesuai untuk menjaga fleksibilitas diplomasi. Ketiga, Indonesia dapat memilih tidak berpartisipasi apabila forum tersebut tidak menyediakan ruang yang relevan bagi kepentingan dan pendekatan diplomasi Indonesia

“Selain itu, kemungkinan kehadiran sebagai pengamat juga dapat dipelajari sepanjang status tersebut tersedia berdasarkan ketentuan penyelenggara. Dave menegaskan, keputusan pemerintah harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap tujuan penyelenggaraan, agenda pembahasan, komposisi peserta, ruang penyampaian pandangan, serta konsekuensi politik dan diplomatik,” ujarnya.

Komisi I DPR RI sebut Dave, memiliki peran untuk mencermati arah kebijakan luar negeri pemerintah, terutama ketika keputusan berpotensi memengaruhi hubungan bilateral dan kepentingan strategis nasional. Pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai tujuan partisipasi, pertimbangan diplomatik, manfaat yang diharapkan, serta kemungkinan dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara terkait.

“Diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah harus saling melengkapi. Pemerintah menjalankan kebijakan luar negeri, sedangkan parlemen memberikan perspektif dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya.

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *