Shintia
Share your love
Musa Rajekshah Ingatkan Summarecon Bandung Kewajiban Pengembang Sediakan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

LKI Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengingatkan pengembang perumahan agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan dan penjualan hunian mewah maupun menengah, tetapi juga memenuhi kewajiban menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui penerapan hunian berimbang,…
Yahya Zaini: Pelarangan Vape tak Perlu Tunggu UU

LKI Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menuturkan pelarangan vape tidak perlu menunggu pembentukan undang-undang. Menurutnya, pengaturan rokok elektrik cukup dengan menerbitkan peraturan presiden (perpres). Tujuannya, agar implementasi pelarangannya bisa dilakukan lebih cepat. Yahya mendorong pemerintah mengambil…
Dave Laksono: Penyiaran Kuat Jadi Bagian Penting dalam Memperkuat Pertahanan Nasional

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai sektor penyiaran memiliki peran penting dalam mendukung kekuatan pertahanan nasional. Keberadaan media penyiaran dinilai diperlukan untuk memastikan informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas, tepat, dan dapat dipercaya. Dave…
Umbu Kabunang: Platform Digital Harus Seleksi Produk untuk Cegah Pelanggaran Hak Cipta

LKI Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi hak cipta. Ia menilai, perusahaan penyedia layanan perdagangan digital harus turut melakukan pengawasan dan seleksi terhadap produk maupun konten yang ditawarkan melalui platform mereka. Menurut Umbu, kewajiban menjaga hak kekayaan intelektual tidak bisa hanya dibebankan kepada pencipta maupun masyarakat. Platform digital yang mendapatkan keuntungan dari transaksi perdagangan juga harus mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran produk yang berpotensi melanggar hak cipta. Pandangan tersebut disampaikan Umbu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Microsoft. Pertemuan yang membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta itu berlangsung di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/26). “Nah, yang kita mau ini di sini bahwa platform ini juga punya tanggung jawab menyeleksi seluruh produk. Jadi penting di sini bahwa ada tanggung jawab daripada platform itu untuk menyeleksi semua konten tanpa kecuali. Ini tuntutan, supaya tidak ada yang namanya melanggar hak cipta,” ujar Umbu. Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut berpandangan, pengawasan oleh platform menjadi penting karena tidak semua pencipta memiliki kemampuan maupun akses untuk memantau pemanfaatan dan penjualan karya mereka di ruang digital. Kondisi ini semakin menantang bagi para pencipta yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses dan sarana pemantauan. Oleh sebab itu, Umbu menilai tidak adil apabila tanggung jawab mengidentifikasi dan melaporkan dugaan pelanggaran sepenuhnya diserahkan kepada pencipta atau masyarakat. Platform harus memiliki mekanisme seleksi dan pengawasan yang dapat mencegah pelanggaran sejak awal. Dalam forum tersebut, Umbu turut mengangkat persoalan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual komunal melalui penjualan produk bermotif Kain Tenun Sumba di salah satu platform perdagangan digital. Ia menemukan produk yang ditawarkan dengan kisaran harga Rp100 ribu hingga Rp120 ribu, jauh lebih murah dibandingkan kain tenun asli Sumba yang harganya dapat mencapai jutaan rupiah. Ia menjelaskan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut perbedaan harga, melainkan juga dugaan penggunaan motif dan warna khas Kain Tenun Sumba yang diproduksi secara massal dengan teknik printing. Umbu mengingatkan bahwa kain tenun tradisional memiliki proses pengerjaan panjang serta nilai budaya dan ekonomi yang melekat pada setiap karya. Untuk menghasilkan satu lembar Kain Tenun Sumba, misalnya, perajin membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Sementara itu, produk bermotif serupa yang dibuat menggunakan teknik printing bisa diproduksi hingga ratusan lembar dalam sehari. “Nah, ini fakta yang kita dapatkan. Apa ada pengaduan atau menunggu masyarakat melapor ini? Berapa juta jenis ini, terus berapa platform?” tanyanya. Bagi Umbu, kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem perlindungan hak cipta yang lebih proaktif. Penanganan pelanggaran tidak semestinya bergantung pada laporan masyarakat atau pencipta, mengingat banyaknya produk yang beredar serta jumlah platform digital yang harus diawasi. Ia pun menegaskan bahwa aktivitas bisnis di ruang digital harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak pencipta dan pemilik kekayaan intelektual. Platform yang memperoleh keuntungan dari transaksi perdagangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang dipasarkan tidak mengabaikan maupun merugikan hak atas karya orang lain.
Hetifah Sjaifudian: Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

LKI Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti belum meratanya pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan, khususnya terkait fasilitas pembelajaran di madrasah. Ia menilai, kesenjangan sarana teknologi antara lembaga pendidikan keagamaan dan sekolah umum harus segera diatasi…
Taufan Pawe Minta Skema Transisi Pemilu Diatur Jelas dalam RUU Pemilu

LKI Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta kalangan akademisi menyampaikan rekomendasi yang lebih konkret terkait pengaturan masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu. Menurutnya, pemisahan kedua jenis pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan kepastian melalui regulasi. Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, konsekuensi dari pemisahan jadwal pemilu tidak hanya berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD dan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selama periode transisi. Taufan menjelaskan, berdasarkan skema yang dibahas, pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sementara pemilu lokal baru digelar pada 2031. Rentang waktu tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi, terutama terkait status dan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya. Ia mempertanyakan opsi yang dapat ditempuh untuk mengisi jeda penyelenggaraan tersebut. Apakah masa jabatan anggota DPRD diperpanjang hingga pemilu lokal berikutnya atau justru disiapkan pemilu transisi. Setiap alternatif, kata Taufan, harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan efisiensi penggunaan anggaran. “Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/26). Taufan juga mengemukakan kemungkinan pelibatan partai politik dalam pengaturan masa transisi, termasuk menyangkut mekanisme pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir. Meski demikian, ia menilai skema tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak memunculkan persoalan baru dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme pengisian jabatan kepala daerah selama masa transisi. Taufan mengingatkan, penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah harus diatur secara cermat agar tidak berdampak terhadap independensi maupun kualitas demokrasi. Atas berbagai persoalan tersebut, ia mendorong para akademisi memberikan masukan yang tidak sebatas menawarkan rekonstruksi sistem pemilu secara konseptual. Kajian yang disampaikan diharapkan memuat rekomendasi terperinci sehingga dapat diadopsi menjadi ketentuan yang jelas dalam undang-undang. “Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya. Lebih lanjut, Taufan menekankan bahwa penyusunan RUU Pemilu harus berpijak pada prinsip negara hukum dan konstitusionalitas. Dengan demikian, setiap ketentuan yang dirumuskan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi. “Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkas legislator dari dapil Sulawesi Selatan II itu.
Golkar Tak Sodorkan Nama Cawapres, Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo: Presiden Bebas Pilih

LKI Golkar – Di tengah memanasnya bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Partai Golkar justru memilih langkah yang berbeda. Partai berlambang pohon beringin itu menegaskan tidak akan menyodorkan nama siapapun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi wakil…
Golkar Nilai Keputusan Gibran Mundur sebagai Sikap Dewasa dalam Berpolitik

LKI Golkar – Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan sikap yang menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Fraksi Partai Golkar DPR…
Golkar DKI Bagikan 6.200 Sembako, Zaki Iskandar: Titip Aspirasi ke Pemprov

LKI Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta menggelar bakti sosial dengan membagikan 6.200 paket sembako bagi masyarakat di seluruh wilayah ibu kota hingga Kepulauan Seribu. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai…
Gibran Mundur, Mekeng Golkar Sebut Pengabdian Tak Dibatasi Jabatan-Kekuasaan

LKI Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI Melachias Markus Mekeng menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ia menilai pengabdian seseorang kepada bangsa dan negara tidak dibatasi oleh jabatan maupun kekuasaan. Karena itu, meski Gibran…
