
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro: Literasi Digital dan Transparansi Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik di Era AI
Share your love
LKI Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Agung Widyantoro, S.H., M.Si., menekankan pentingnya penguatan literasi digital, transparansi komunikasi pemerintah, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi ancaman disinformasi dan manipulasi informasi di era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal tersebut disampaikan Agung saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Komunikasi Pemerintah di Era AI: Tantangan Disinformasi, Manipulasi Narasi dan Kepercayaan Publik” yang diselenggarakan mahasiswa Program Magister (S2) STIKOM InterStudi Jakarta, di Gedung Nusantara I, Fraksi Partai Golkar, Lantai 11, Ruang 1125 DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam paparannya, Agung menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi publik. Teknologi tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, memperkuat transparansi kebijakan, serta mempercepat pelayanan informasi kepada masyarakat.
Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, AI juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran disinformasi, manipulasi narasi, deepfake, hingga pembentukan opini publik secara artifisial melalui teknologi digital.
“Kecepatan komunikasi tidak boleh mengorbankan akurasi, dan kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan etika serta kepentingan publik,” tegas Agung dalam materi paparannya.
Disinformasi Berpotensi Mengancam Demokrasi
Agung mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu berbasis AI dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari rusaknya reputasi institusi, meningkatnya polarisasi masyarakat, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, penggunaan bot, akun palsu, serta algoritma digital untuk memanipulasi persepsi masyarakat menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius.
Meski demikian, Agung menekankan bahwa upaya pemberantasan disinformasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan pers maupun membungkam kritik masyarakat.
Ia menilai perlu adanya batasan yang jelas antara informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dengan kritik dan perbedaan pendapat yang merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Agung juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pencitraan atau pengendalian narasi, melainkan harus diwujudkan melalui transparansi, konsistensi kebijakan, dan integritas penyelenggara pemerintahan.
Pendidikan Jadi Benteng Utama Menghadapi Disinformasi
Sebagai Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan, Agung memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan perkembangan AI.
Ia menekankan bahwa literasi digital dan literasi AI perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, peserta didik tidak cukup hanya dibekali kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki keterampilan memverifikasi informasi, mengenali konten manipulatif, memahami algoritma digital, serta menggunakan kecerdasan buatan secara etis dan bertanggung jawab.
Penguatan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking menjadi salah satu kompetensi penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan.
Selain itu, guru dan tenaga pendidik perlu mendapatkan peningkatan kapasitas agar mampu membimbing peserta didik menghadapi perubahan ekosistem informasi digital.
Perguruan tinggi juga diharapkan berperan aktif melalui penelitian, pengembangan teknologi pendeteksi disinformasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ilmiah.
DPR RI Dorong Regulasi AI yang Adaptif dan Beretika
Dalam kesempatan tersebut, Agung turut menjelaskan peran strategis DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan perkembangan teknologi AI tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, regulasi terkait AI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
DPR RI juga perlu memastikan pemanfaatan AI dalam komunikasi pemerintah memiliki standar etika, mekanisme verifikasi, dan pertanggungjawaban yang jelas sehingga tidak disalahgunakan sebagai instrumen propaganda.
Agung menilai penguatan regulasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi transformasi digital.
Kolaborasi Multipihak untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, media massa, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Platform digital diharapkan meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah penyebaran konten manipulatif, sedangkan media massa harus tetap menjalankan fungsi verifikasi informasi melalui praktik jurnalistik yang profesional dan independen.
Sementara itu, masyarakat perlu didorong menjadi pengguna teknologi yang aktif, kritis, serta memiliki kemampuan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan.
Sebagai penutup, Agung menegaskan bahwa tantangan utama di era AI bukan sekadar menghadapi kemajuan teknologi, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Di era kecerdasan artifisial, tantangan kita bukan sekadar melawan disinformasi, tetapi membangun masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi, pemerintah yang transparan dalam berkomunikasi, dan demokrasi yang kuat dalam menjaga kepercayaan publik. Sebab, teknologi dapat menciptakan informasi, tetapi integritaslah yang membangun kepercayaan,” pungkasnya.



