Waka Komisi I DPR RI Dave Laksono: Calon Dubes Harus Mampu Menerjemahkan Kepentingan Nasional

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti penugasan DPR untuk membahas surat Presiden mengenai permohonan pertimbangan calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara-negara sahabat dan organisasi internasional.

Menurut Dave, proses pembahasan calon duta besar merupakan bagian penting dalam memastikan diplomasi Indonesia berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan nasional di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks.

Karena itu, Komisi I DPR RI akan mencermati rekam jejak, kapasitas, integritas, serta pemahaman para calon terhadap arah politik luar negeri Indonesia.

“Duta besar bukan hanya menjalankan fungsi representasi negara. Mereka juga harus mampu menerjemahkan kepentingan nasional menjadi agenda diplomasi yang konkret, baik dalam hubungan politik, ekonomi, perdagangan, investasi, perlindungan WNI, maupun kerja sama strategis dengan negara tempat mereka ditugaskan,” ujar Dave.

Menurutnya, tantangan diplomasi Indonesia saat ini semakin luas. Persaingan geopolitik, perubahan rantai pasok global, transformasi teknologi, isu keamanan, serta kebutuhan untuk memperluas kerja sama ekonomi menuntut perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memiliki kemampuan membaca perubahan dan membangun jejaring yang kuat.

Diplomasi harus mampu membuka ruang kerja sama sekaligus menjaga posisi Indonesia secara konsisten.

“Komisi I DPR RI akan menjalankan proses pembahasan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Yang ingin kita lihat adalah apakah para calon memiliki kapasitas dan komitmen untuk membawa kepentingan Indonesia secara profesional, menjaga hubungan baik dengan negara sahabat, sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Dave.

Dave menambahkan bahwa penempatan duta besar juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan konstelasi global.

Diplomasi yang aktif dan terukur harus mampu mengubah hubungan baik dengan berbagai negara menjadi kemitraan yang lebih konkret, memperluas peluang kerja sama, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan Indonesia.