Pemprov Papua Pegunungan Integrasikan Layanan Kepegawaian Melalui ASN Digital

LKI Golkar – Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mulai mengintegrasikan layanan administrasi kepegawaian melalui penerapan platform Aparatur Sipil Negara (ASN) Digital.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan penerapan platform ASN Digital yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Pegunungan pada 9-11 November 2026 di Wamena, kabupaten Jayawijaya.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengatakan, penerapan platform ASN Digital bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan administrasi kepegawaian dalam satu sistem terpusat.

“Penerapan platform ASN Digital diharapkan menertibkan administrasi kepegawaian yang terintegrasi, mempercepat layanan serta mendorong aparatur sipil negara bekerja lebih tertib dan profesional di Papua Pegunungan,” ujarnya saat membuka kegiatan, Senin (9/11/2026).

Menurut John, peralihan dari sistem administrasi manual menuju layanan digital menuntut setiap ASN memahami prosedur serta mengikuti perkembangan teknologi agar tak mengalami kendala dalam pengurusan administrasi kepegawaian.

Tabo menjelaskan, melalui sistem tersebut, proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat waktu, serta meminimalkan kendala akibat ketidakpahaman pegawai terhadap prosedur kepegawaian.

“Melalui sistem tersebut proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala diharapkan berlangsung lebih cepat, tepat waktu serta tidak lagi terkendala ketidakpahaman pegawai terhadap prosedur kepegawaian,” ujarnya.

John Tabo juga meminta seluruh peserta, khususnya ASN dan operator perangkat daerah, mengikuti pelatihan dengan serius agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

“Kami berharap pelatihan ini betul-betul diikuti dengan baik, terutama oleh ASN dan operator, supaya jangan ketinggalan zaman dan kinerja kita cepat serta tepat waktu,” kata Tabo.

Gubernur menambahkan, tertib administrasi kepegawaian memiliki hubungan erat dengan ketepatan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Sistem data yang terintegrasi juga diharapkan dapat mencegah terjadinya data pegawai ganda yang berpotensi menimbulkan persoalan pembiayaan daerah.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) kepala BKPSDM Papua Pegunungan, Elyas Wenda, menjelaskan, ASN Digital merupakan portal layanan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian dalam satu sistem terpadu.

“Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi jarak jauh, memperkuat keamanan data melalui autentikasi berlapis serta mengintegrasikan lima pilar utama manajemen aparatur sipil negara nasional,” jelasnya.

Elyas menambahkan, melalui penerapan sistem digital tersebut, Pemprov Papua Pegunungan berharap pengelolaan kepegawaian semakin transparan, lincah, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026, diikuti 150 peserta. Mereka terdiri atas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, serta operator perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan.