70 Ribu Anak NTB Terancam Putus Sekolah, Wagub Indah Dhamayanti Andalkan Program Sekolah Rakyat

LKI Golkar – Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Nusa Tenggara Barat. Jumlah anak tidak sekolah di NTB diperkirakan mencapai 70 ribu orang.

Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat meninjau Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).

Perempuan yang akrab disapa Dinda ini menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi para siswa di Sekolah Rakyat. Sebab, sebagian besar anak belum terbiasa dengan sistem pendidikan berbasis asrama.

“Kami ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” ujar Dinda, dikutip dari detik.

Dinda upaya penekanan angka putus sekolah tidak hanya bertumpu pada pembenahan data administratif, melainkan pengecekan kondisi riil di lapangan agar langkah yang diambil tepat sasaran. Mengingat, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram.

“Untuk di Sumbawa sudah ada progres. Mudahan tahun depan sudah mulai dibangun,” tutur mantan Bupati Bima itu.

3 Daerah Terkendala Lahan

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) NTB, Ahmad Masyhuri, membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membangun Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah kendala lahan.

Tiga daerah di NTB, yakni Mataram, Kota Bima, dan Sumbawa Barat masih kesulitan mencari lahan pembangunan Sekolah Rakyat. Sesuai persyaratan pemerintah pusat, luas Sekolah Rakyat adalah 5 hektare (ha).

Di sisi lain, masalah status tanah serta tumpang tindih regulasi seperti Lombok Timur hingga kendala akses jalan dan pergeseran lokasi di Dompu juga belum menemukan titik terang. “Ini masih berproses,” ujar Masyhuri.

Kendati demikian, beber Masyhuri, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Labuan Badas, Sumbawa, di atas lahan seluas 7 ha telah memasuki tahap lelang dengan estimasi anggaran mencapai Rp 250 miliar. “Tahun depan mudahan sudah bisa dibangun ya karena masih proses lelang sekarang,” ujarnya.

Khusus Sekolah Rakyat di Lombok Timur juga bakal menampung ribuan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk desil 1-2, terlebih bagi anak yang kurang mendapatkan pengasuhan optimal di rumah.

“Anak PMI belum didata. Datanya sudah ada, perlu dipertajam. Ada ribuan di Lombok Timur,” kata Masyhuri.

Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, menjelaskan lembaganya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini menampung 100 siswa sekolah menengah pertama (SMP) dalam program Sekolah Rakyat rintisan ini.

Fasilitas pendukung pun disiapkan secara komprehensif, mulai dari poliklinik 24 jam terakreditasi paripurna, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pelatihan keterampilan vokasional.

“Kami di Sentra Paramita turut memfasilitasi program kejar paket A, B, dan C bagi anak-anak yang terkendala administrasi atau usia, lengkap dengan pelatihan praktis seperti menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun hingga cuci mobil,” ujarnya.

Arif berharap Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus mencegah anak-anak NTB kehilangan masa depan.