Tekan Kemiskinan Ekstrem, NTB Perkuat Program Desa Berdaya Berbasis Potensi Lokal

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya untuk memastikan upaya pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dari total 257 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, hampir 130 di antaranya masih dalam proses penyelesaian pencairan dana.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat melakukan evaluasi Program Desa Berdaya di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Rabu (21/10).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan program unggulan daerah itu berjalan sesuai rencana, terutama dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam arahannya, Indah menekankan pentingnya komitmen kepala desa dalam merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, anggaran Desa Berdaya perlu dimanfaatkan secara produktif untuk mengembangkan potensi lokal, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Ketika mengajukan program, para kepala desa harus optimistis bahwa program tersebut dapat tuntas dilaksanakan. Desa Berdaya ini dirancang agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan intervensi secara kolaboratif, baik di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, hingga kesehatan, sehingga dampaknya terukur,” ujar Wagub Indah.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa mengelola bantuan menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam evaluasi tersebut, Pemprov NTB mengapresiasi aparatur desa di Kecamatan Alas yang telah menuntaskan proses administrasi hingga tahap pencairan dana Program Desa Berdaya.
Meski demikian, percepatan masih diperlukan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data evaluasi Pemprov NTB yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, hampir 130 dari total 257 desa dan kelurahan sasaran masih berada dalam proses penyelesaian pencairan.

Desa-desa di wilayah Sumbawa bagian barat, termasuk Kecamatan Alas, Alas Barat, dan Buer, didorong untuk segera menuntaskan pengajuan program agar pelaksanaannya tidak tertunda dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sektor pertanian dan peternakan yang dinilai memiliki potensi untuk mempercepat realisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Selain penguatan ekonomi, evaluasi Program Desa Berdaya juga menyoroti pentingnya intervensi lintas sektor untuk mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

Di bidang pendidikan,Wagub Indah meminta kepala sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk menekan angka putus sekolah serta menjaga motivasi belajar peserta didik. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

Kepala desa juga diminta memastikan bantuan Program Desa Berdaya menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan dukungan, khususnya masyarakat yang belum pernah menerima bantuan melalui program perlindungan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan program lebih inklusif, sekaligus memastikan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Rachman Ansori, yang hadir mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan bahwa kondisi daerah tetap aman dan kondusif.

Ia menjelaskan, Kabupaten Sumbawa menerapkan dua skema utama Program Desa Berdaya, yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Desa Berdaya Tematik diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Sementara itu, Desa Berdaya Transformatif difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Desa Berdaya Tematik di sektor peternakan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan bantuan telah diterima dan dimanfaatkan secara produktif oleh kelompok masyarakat penerima manfaat. Pengembangan usaha penggemukan sapi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi desa, membuka peluang usaha, serta memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.