Menteri Bahlil: 10.000 Desa Belum Terjangkau Listrik, Pemerintah Siapkan Rp 18 Triliun

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses kelistrikan ke seluruh wilayah.

“Kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10.000 lebih desa yang belum dijangkau listrik,” ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).

Ia menuturkan, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau dengan jumlah desa yang mendekati 80.000.

Kondisi tersebut membuat angka rasio elektrifikasi yang telah mencapai 99 persen belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses listrik hingga ke tingkat desa.

“Sekalipun rasio elektrifikasi kita udah 99 persen, tapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80.000-an, jadi memang masih banyak sekali,” ucapnya.

Bahlil mengatakan, pemerintah terus mendorong agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses listrik. Upaya tersebut merupakan bagian dari agenda swasembada energi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami bahwa salah satu poin penting di Asta Cita selain daripada swasembada pangan adalah swasembada energi. Dan motor daripada swasembada energi ini salah satu di antaranya adalah listrik,” ujar Bahlil.

Pemerintah sebelumnya menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik dalam empat tahun ke depan.

Target itu merupakan arahan Presiden Prabowo dan diperkuat dalam rapat terbatas pada 25 Agustus 2025 yang membahas percepatan program listrik desa dan perluasan akses listrik bagi masyarakat.

“Bapak Presiden menegaskan target elektrifikasi atau melistriki semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu empat tahun,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (5/6/2026).

Untuk mempercepat program tersebut, maka dibutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk percepatan perizinan di kawasan hutan dan pemanfaatan lahan perkebunan masyarakat.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan juga penting untuk memperlancar distribusi material ke daerah terpencil. Penyediaan lahan bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal juga diperlukan sebagai solusi elektrifikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional.

Untuk periode 2026-2027, pemerintah menyiapkan program lisdes yang akan dilaksanakan melalui skema multiyears. Program itu mencakup pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal di 3.850 lokasi.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 18,65 triliun, terdiri dari Rp 10,34 triliun pada 2026 dan Rp 8,31 triliun pada 2027.

Program tersebut akan menjangkau 3.457 lokasi melalui jaringan listrik berbasis grid dan 393 lokasi melalui pembangunan PLTS komunal.

Infrastruktur yang dibangun mencakup pembangkit berkapasitas 79.375 kilowatt peak (kWp) dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai berkapasitas 118.804 kilowatt hour (kWh).

Selain itu, pemerintah juga akan membangun gardu distribusi dengan kapasitas total 295.160 kilovolt ampere (kVA).

Lalu pembangunan jaringan tegangan menengah sepanjang 14.289 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan tegangan rendah sepanjang 9.707 kms untuk penyaluran listrik ke permukiman.