Cegah Karhutla, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Dorong Pengawasan Hutan Diperketat

LKI Golkar – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mendorong  pemerintah memperketat pengawasan kawasan  hutan dan lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menilai, maraknya pembukaan lahan untuk permukiman dan aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan hutan berpotensi meningkatkan kerentanan lingkungan.

Iswara menyoroti sejumlah kejadian karhutla di Jawa Barat, mulai dari kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kabupaten Kuningan hingga Gunung Putri di Garut. Dia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengawasi aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu bencana.

Menurut Iswara, persoalan alih fungsi kawasan hutan sebenarnya sudah menjadi perhatiannya sebelum kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Dia menyebut beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Manglayang, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul.

“Saya sudah bicara itu sebelum terjadi kebakaran. Saya sampaikan, hati-hati kawasan di Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Manglayang, Gunung Tangkuban perahu, Gunung Burangrang dan Gunung Bukit Tunggul, karena masih terjadi pembukaan lahan untuk pemukiman kalau di sana. Di Garut, kita melihat banyak kawasan hutan dibuka untuk penambangan,” kata Iswara saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Jumat (30/10/2026).

Selain menyoroti pembukaan lahan, Iswara mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turun langsung menangani kebakaran di kawasan Gunung Ciremai.

Dia menyebut jumlah titik panas atau hotspot yang semula mencapai 13 titik berangsur turun menjadi enam titik, kemudian tiga titik, hingga mulai menghilang berdasarkan perkembangan penanganan yang disampaikannya.

“Kami mengapresiasi tindakan Pak Gubernur yang begitu cepat turun ke Ciremai dan langsung menangani titik hotspot itu,” ujarnya.

Meski demikian, Iswara mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi.  Pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif memantau kondisi lingkungan, khususnya kawasan hutan dan lahan yang memiliki potensi kebakaran

Menurutnya, mitigasi harus dilakukan sejak dini agar kebakaran tidak meluas dan penanganan tidak selalu menunggu munculnya titik api.

Iswara menegaskan pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak dapat dibenarkan. Terlebih, kondisi musim kemarau membuat vegetasi dan kawasan hutan lebih mudah terbakar.

“Membuka lahan dengan membakar itu tetap cara yang salah. Apalagi di musim kemarau ini dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jawa Barat,” tegasnya.

Dia mengakui praktik pembakaran lahan pernah digunakan sebagai cara praktis untuk membuka kawasan di sejumlah wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Namun, menurutnya, praktik tersebut tidak semestinya terjadi di Jawa Barat.

Iswara juga mengingatkan adanya larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena itu, seluruh pihak diminta mematuhi ketentuan tersebut.

Terkait penyebab kebakaran di sejumlah wilayah Jawa Barat, Iswara menduga faktor kelalaian manusia atau human error perlu menjadi perhatian. Dia menyebut kemungkinan puntung rokok yang dibuang sembarangan maupun kondisi panas sebagai faktor yang perlu diperiksa.

“Kalau yang terjadi kemarin kebakaran mungkin karena human error ya, lebih kepada mungkin orang buang puntung rokok atau karena panasnya di atas rata-rata, gesekan yang terjadi di antara ranting atau apa membuat kebakaran itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Iswara mengungkapkan DPRD Jabar menerima laporan mengenai dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar di Kabupaten Garut dan Ciamis.

Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD Jabar berencana mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, serta pemangku kepentingan yang mengelola kawasan wisata dan konservasi.

Pertemuan itu akan membahas kondisi terkini di lapangan sekaligus memetakan potensi karhutla di setiap wilayah. Seluruh pihak diharapkan memperkuat pengawasan dan melakukan pencegahan sejak dini.

“Kita akan undang dan kita akan tanya kondisi di daerah masing-masing dan agar mereka menjaga tuh lingkungannya sejak dini, jangan sampai jangan sampai kejadian seperti di daerah lain,” ujar Iswara di Kota Bandung, Minggu (18/10/2026).

Dia kembali menyoroti laporan pembukaan lahan dengan cara dibakar di Garut dan Ciamis yang dinilai berbahaya bagi lingkungan.

“DPRD sudah menerima laporan ada pembukaan lahan yang dibakar. Saya agak lupa, yang disebutkan di situ (dalam surat) tuh Garut, kemudian Ciamis kalau enggak salah. Nanti saya saya lengkapi, tapi Garut Ciamis itu pasti. Ada pembukaan lahan, ternyata, dan itu dibakar. Nah, ini yang bahaya kan,” ucapnya.

Sebagai langkah awal, DPRD Jabar akan mendorong penguatan mitigasi dan pencegahan. Iswara juga menyebut kemungkinan mendorong Gubernur Dedi Mulyadi menerbitkan surat larangan pembakaran lahan.

Ke depan, DPRD Jabar bahkan membuka kemungkinan menyusun peraturan daerah (Perda) untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di Jawa Barat.

“Ke depan mungkin tidak bukan tidak mungkin kita buat Perda,” katanya.