Gubernur Ansar Ahmad Bantu 15.225 Rumah Warga Kepri Nikmati Sambungan Listrik Gratis

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah membantu pemasangan sambungan listrik gratis bagi 15.225 rumah warga, terutama di wilayah hinterland atau pulau-pulau penyangga yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Program Kepri Terang tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan bantuan sambungan listrik diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang belum mampu membayar biaya penyambungan ke jaringan PT PLN. Biaya pemasangan tersebut berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta per rumah, bergantung pada jarak dan kondisi wilayah.

Ansar menyampaikan hal itu di hadapan sejumlah anggota DPRD Kepri dan ketua RW se-Kota Batam dalam kegiatan di Gedung Graha Kepri, Rabu (28/10/2026).

“Di Kepri, terutama di pulau-pulau, sudah 15.225 rumah yang kita bantu sambungan listriknya. Ada yang biayanya Rp3 juta, ada yang Rp4 juta, tergantung jauh dekatnya dengan jaringan PLN. Kita kejar PLN supaya listrik masuk ke pulau-pulau, sedangkan masyarakat kita bantu menyambungkan listriknya secara gratis,” ujar Ansar.

Menurutnya, perluasan jaringan listrik harus diikuti kemampuan masyarakat untuk memperoleh sambungan hingga ke rumah. Tanpa dukungan biaya penyambungan, sebagian keluarga masih berpotensi kesulitan menikmati layanan listrik meskipun jaringan telah tersedia di wilayah mereka.

Karena itu, Pemprov Kepri terus mendorong PLN memperluas jaringan kelistrikan sekaligus membantu masyarakat melalui program sambungan gratis.

Ansar menegaskan, program bantuan sambungan listrik akan terus dilanjutkan karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta bantuan pihak lain, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita terus mencari dukungan agar program ini berlanjut. Ada dari APBD, ada juga dukungan CSR perusahaan. Kita ingin masyarakat di pulau-pulau juga merasakan manfaat pembangunan, termasuk menikmati listrik di rumah mereka,” katanya, dikutip dari batamtoday.

Menurut Ansar, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar perluasan akses listrik tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga di wilayah kepulauan dapat menikmati layanan kelistrikan.

Meski tingkat elektrifikasi Kepri telah mencapai lebih dari 98 persen, Ansar mengakui pemerataan layanan listrik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah durasi pelayanan di beberapa pulau yang belum mencapai 24 jam sehari.

Ia menyebutkan, sejumlah wilayah masih menikmati listrik sekitar 14 hingga 18 jam per hari. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk meningkatkan durasi pelayanan tersebut.

“Kita masih punya pulau-pulau yang listriknya baru 14 jam atau 18 jam. Ini terus kita kejar supaya bisa menjadi 24 jam. Kita sudah memasang panel surya di beberapa pulau, tetapi kapasitasnya masih terbatas. Karena itu, kita mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada diskresi bagi daerah kepulauan seperti Kepri,” ujar Ansar.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebijakan pemerintah pusat terkait pembelian mesin pembangkit berbahan bakar minyak solar oleh PLN. Sementara itu, pemanfaatan panel surya di sejumlah pulau dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan listrik sepanjang hari.

Atas kondisi tersebut, Pemprov Kepri mengusulkan diskresi kebijakan bagi daerah kepulauan agar PLN dapat menambah kapasitas pembangkit sesuai kebutuhan wilayah.

Ansar menilai keberhasilan pembangunan kelistrikan tidak cukup diukur dari tersedianya jaringan atau tingginya angka elektrifikasi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh layanan yang memadai dan dapat menikmati listrik secara berkelanjutan.

Karena itu, Pemprov Kepri akan terus mendorong kerja sama dengan PLN, pemerintah pusat, dan dunia usaha untuk memperluas sambungan listrik gratis serta meningkatkan durasi pelayanan di pulau-pulau yang belum menikmati listrik sepanjang hari.

Melalui program Kepri Terang, pemerintah berharap akses energi yang lebih merata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung kegiatan produktif, dan memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Kepulauan Riau.