Mq Iswara: DPRD Jabar Dukung Program Asuransi Aing untuk Pekerja Informal

LKI Golkar – Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menanggapi soal rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas perlindungan jaminan sosial melalui program Asuransi Aing mendapat dukungan dari DPRD Jabar.

Menurutnya, program yang menyasar pekerja informal tersebut telah masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Namun, Iswara mengingatkan, masuknya program dalam KUA-PPAS belum serta-merta membuat pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana. Kemampuan fiskal dan kondisi likuiditas Pemprov Jabar akan menjadi salah satu faktor penting dalam pembahasan RAPBD Murni 2027.

“Ya, Asuransi Aing memang di dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 itu dibahas dan sudah dimasukkan. Angkanya 5,4 juta pekerja informal dan mudah-mudahan pada saat nanti pembahasan RAPBD Murni 2027, likuiditas kita cukup terjaga, sehingga apa yang sudah kita sepakati bersama dalam KUA-PPAS ini dapat kita laksanakan,” kata Iswara, Selasa (22/9/2026).

Iswara menyebut, Fraksi Golkar DPRD Jabar memberikan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Saya secara pribadi dan kami Fraksi Golkar melihat ini sebuah program yang baik. Ini program yang baik dan kami mendukung program ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Iswara menilai keberlanjutan program tetap sangat bergantung pada kemampuan pendapatan daerah. Karena itu, target pendapatan Jawa Barat pada 2027, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pemerintah pusat, diharapkan dapat terealisasi.

“Mudah-mudahan, kita berdoa saja mudah-mudahan pada saat pembahasan RAPBD Murni 2027 yang tidak lama lagi, dalam bulan depan, ini target pendapatan kita tercapai ya, baik PAD, kemudian yang utama pendapatan,” katanya.

Ia juga berharap pola transfer anggaran dari pemerintah pusat kembali normal. Dengan begitu, ruang fiskal Pemprov Jabar dapat lebih terjaga untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

“Kalau tadi dari PAD ya, mudah-mudahan target PAD tercapai, mudah-mudahan pendapatan yang dari transfer dari pusat juga bisa bisa back to normal lah. Ya, baik itu DAU, DAK, dana bagi hasil, cukai tembakau, dan dana-dana lain-lain mudah-mudahan bisa sesuai,” harapnya.

Selain itu, Iswara menyinggung persoalan dana kurang salur dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jabar yang nilainya mencapai Rp1,22 triliun.

Ia berharap dana tersebut segera direalisasikan lantaran telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurutnya, pencairan dana itu akan membantu menjaga kondisi likuiditas Pemprov Jabar.

“Mudah-mudahan juga kurang salur ke Provinsi Jawa Barat yang Rp1,22 triliun, yang sudah ada PMK-nya, itu juga mudah-mudahan bisa direalisasi. Sehingga likuiditas kita di 2027 kembali normal lagi,” tandasnya.