Walikota Munafri Rangkul Partai Non-Parlemen, Siap Bersama Edukasi Masyarakat Dukung Penataan Kota Makassar

LKI Golkar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat komunikasi politik yang inklusif dengan berbagai elemen, termasuk partai politik non-parlemen.

Langkah tersebut ditunjukkan melalui audiensi bersama Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog. Selain mempererat silaturahmi, ketiga partai menyatakan komitmennya mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar, khususnya penataan kota, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” ujar Izhar.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen politik menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menjelaskan, ketiga partai siap mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh tujuan sejumlah kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif melalui pendekatan langsung kepada warga.

“Kadang ada masyarakat yang belum tahu secara detail suatu kebijakan pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.