Walikota Cirebon Ikuti Rakor Nasional di Mabes TNI AD, Inilah Hasilnya

LKI Golkar – Komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Salah satunya ditunjukkan melalui rapat koordinasi strategis yang mempertemukan TNI Angkatan Darat (AD) dengan para kepala daerah se-Jawa Barat untuk membahas penanganan sampah dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang.

Walikota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, turut menghadiri pertemuan yang digelar di Aula AH Nasution Markas Besar TNI AD, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam menyusun langkah bersama menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Tidak hanya membahas pengelolaan sampah berkelanjutan, rapat juga menyoroti ancaman kekeringan dan potensi krisis air bersih yang diperkirakan terjadi akibat musim kemarau panjang berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta jajaran Komandan Distrik Militer (Dandim) di lingkungan Kodam III Siliwangi.

Dalam arahannya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, persoalan sampah saat ini tidak lagi sekadar menjadi isu kebersihan lingkungan.

Menurutnya, masalah sampah telah berkembang menjadi tantangan nasional yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan energi, hingga keberlanjutan pembangunan.

Ia menilai penanganan sampah memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga masyarakat.

“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan,” tegas Maruli.

Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui langkah jangka pendek. Dibutuhkan program yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian dalam rapat tersebut adalah pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau waste-to-fuel.

Program ini saat ini tengah dikembangkan di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) strategis di Indonesia, seperti TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu di Bekasi, TPA Galuga di Bogor, TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, TPA Jatibarang di Semarang, hingga TPA Suwung di Denpasar.

Teknologi tersebut dinilai mampu menjadi solusi terhadap dua persoalan sekaligus. Selain mengurangi volume sampah yang terus meningkat setiap tahun, teknologi waste-to-fuel juga berpotensi menghasilkan energi yang memiliki nilai ekonomi.

Konsep ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah modern yang tidak lagi berfokus pada pembuangan akhir semata, melainkan mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi beban TPA sekaligus menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Selain membahas persoalan sampah, rapat koordinasi juga menyoroti potensi dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di sejumlah daerah.

Ancaman kekeringan menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan air bersih, sektor pertanian, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.

Menanggapi potensi tersebut, TNI AD menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Dukungan tersebut mencakup distribusi air bersih ke wilayah terdampak, bantuan logistik, hingga penguatan koordinasi aparat kewilayahan yang tersebar sampai tingkat desa.

Keberadaan Babinsa dan jajaran teritorial dinilai menjadi kekuatan penting dalam mempercepat penanganan wilayah yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut positif dukungan yang diberikan TNI AD kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang telah terjalin selama ini terbukti mampu membantu percepatan berbagai program pembangunan, termasuk dalam penanganan persoalan sosial dan lingkungan.

Ia menilai sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI merupakan modal penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo menilai forum tersebut memberikan banyak masukan yang dapat diterapkan di daerah, khususnya dalam menghadapi persoalan sampah dan potensi kemarau panjang.

Menurutnya, berbagai program dan opsi yang disampaikan dalam rapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara pemerintah daerah dan TNI AD.

“Tadi banyak hal yang dibahas, terutama terkait persoalan sampah dan upaya mengantisipasi kemarau panjang.”

“Ada beberapa opsi dan program yang disampaikan oleh Pak Gubernur maupun Pak Kasad yang bisa menjadi peluang bagi daerah,” katanya.

Effendi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan segera menindaklanjuti hasil rapat tersebut melalui pemetaan kebutuhan dan penyusunan langkah antisipasi yang lebih terukur.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan dilibatkan untuk menyusun program yang berkaitan dengan penguatan pengelolaan sampah serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat apabila dampak kemarau mulai dirasakan.

“Kami akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Kebutuhan yang diperlukan akan dipetakan sebagai langkah antisipasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang optimal,” jelasnya.

Wali Kota berharap sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AD terus diperkuat sehingga berbagai persoalan lingkungan, baik terkait sampah maupun kekeringan, dapat ditangani secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini.

Tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan di Kota Cirebon maupun wilayah Jawa Barat secara keseluruhan.