
Wali Kota Bontang Alihkan Anggaran Seremonial untuk Penanggulangan Kemiskinan
Share your love
LKI Golkar – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memilih mengalihkan anggaran kegiatan seremonial ke program yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat. Kebijakan ini diambil di tengah keterbatasan fiskal daerah yang membuat pemerintah harus menyusun ulang skala prioritas belanja.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas sejumlah kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan.
“Lebih baik anggaran yang ada kita gunakan untuk masyarakat yang tidak mampu, termasuk bantuan-bantuan tunai langsung dan kebutuhan lainnya,” ujarnya, Selasa (29/9/2029).
Ia menjelaskan, penghematan tersebut juga berdampak pada sejumlah agenda tahunan yang biasanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pemerintah daerah. Salah satunya Bontang City Carnival (BCC) yang tidak dilaksanakan pada 2026.
Pelaksanaan BCC, kata Neni, baru akan kembali digelar tahun depan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“BCC tahun ini tidak ada. Kita buat interval satu tahun, sehingga tahun depan baru dilaksanakan lagi,” katanya.
Hal serupa diterapkan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang. Pemkot tidak menyiapkan rangkaian perayaan besar dan memilih memusatkan peringatan melalui rapat paripurna DPRD.
Neni menegaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga agar belanja daerah tetap diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Memang tidak ada anggarannya. Semua kita pangkas,” tegasnya.
Ia menyebut kemampuan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan program yang dapat dilaksanakan. Dengan kondisi APBD yang berada di kisaran Rp1,5 triliun, pemerintah harus memastikan setiap belanja memiliki manfaat yang jelas.
“Rp1,5 triliun itu kelihatannya besar, tetapi kebutuhan kita juga banyak,” pungkasnya.



