Ketua Komisi X DPR RI Paparkan Transformasi Tata Kelola Guru dalam Konvensi Guru 2026 di Tegal - lkipartaigolkar

Ketua Komisi X DPR RI Paparkan Transformasi Tata Kelola Guru dalam Konvensi Guru 2026 di Tegal

Share your love

LKI Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H.Agung Widyantoro, S.H., M.Si., menghadiri Konvensi Guru Tahun 2026 yang diselenggarakan PGRI Koordinator Wilayah (Korwil) Karesidenan Pekalongan dalam rangka HUT PGRI ke-81dan Hari Guru Nasional di Universitas Harkat Negeri, Tegal, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Agung Widyantoro menyampaikan materi bertajuk “Transformasi Tata Kelola Guru dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Paparan tersebut menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan tata kelola guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Agung menjelaskan, Komisi X DPR RI berkomitmen mewujudkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Ia menerangkan bahwa revisi UU Sisdiknas masih berada pada tahap penyusunan rancangan undang-undang beserta naskah akademiknya. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang telah beberapa kali mengalami perubahan.

Menurut Agung, pembaruan regulasi pendidikan perlu dilakukan melalui pendekatan kodifikasi, yakni menggabungkan dan menyusun kembali berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan ke dalam satu dokumen hukum yang sistematis dan terstruktur.

Sepuluh Agenda Penting Pembenahan Tata Kelola Guru

Dalam paparannya, Agung menguraikan sejumlah urgensi perubahan regulasi guru. Di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, kesetaraan hak guru negeri dan swasta, perlindungan hukum dan profesi, serta penguatan profesionalitas guru.

Selain itu, diperlukan penataan tata kelola guru secara nasional, termasuk perencanaan kebutuhan, pengangkatan, distribusi, pemindahan, hingga pengembangan karier. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru antardaerah dan memastikan kebutuhan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan terpenuhi.

Agenda lainnya mencakup afirmasi bagi guru yang mengabdi di daerah khusus, pengembangan karier dan kepastian beban kerja guru, peningkatan kualitas serta akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), kepastian hukum dan perlindungan hak guru dalam masa transisi regulasi, serta penguatan independensi organisasi profesi guru.

Terkait kesejahteraan, materi tersebut menekankan pentingnya jaminan penghasilan yang layak, jaminan sosial, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus secara adil dan berkelanjutan.

Sementara dalam aspek perlindungan profesi, regulasi diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi guru, termasuk mekanisme penanganan pengaduan agar guru tidak mengalami kriminalisasi ketika menjalankan tugas profesionalnya.

Guru Harus Terlindungi dan Diberdayakan

Agung juga menekankan pentingnya memastikan perubahan regulasi tidak menghilangkan hak-hak guru yang telah diperoleh, termasuk status kepegawaian, masa kerja, sertifikasi, tunjangan, dan hak kesejahteraan lainnya.

Di sisi lain, organisasi profesi guru diharapkan tetap mandiri dan bebas dari intervensi, sekaligus memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi, karier, perlindungan, kesejahteraan, dan penegakan kode etik guru.

Melalui pembenahan tata kelola tersebut, Komisi X DPR RI berharap dapat menghadirkan kerangka regulasi pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan zaman, memberikan kepastian profesi, serta membuka ruang peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, DPR, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik.

Dengan demikian, guru tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga harus mendapatkan perlindungan, fasilitas, kesejahteraan, dan kepastian karier yang memadai dalam menjalankan tugas mulianya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *