Sensus Ekonomi Kota Kediri 2026 Dimulai, Data Bakal Jadi Kunci Arah Kebijakan Strategis

LKI Golkar – Pemerintah Kota Kediri menempatkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi kebijakan pembangunan berbasis data. Program nasional yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 ini dinilai menjadi kunci untuk membaca arah dan dinamika ekonomi daerah secara lebih presisi.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa kualitas data yang dihasilkan dari sensus akan sangat menentukan ketepatan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, pembangunan yang berdampak nyata hanya bisa dicapai jika didukung data yang akurat dan terkini.

“SE 2026 merupakan langkah strategis nasional untuk memetakan kondisi dan potensi perekonomian secara akurat, mutakhir, dan menyeluruh. Data yang berkualitas akan menjadi dasar merumuskan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Vinanda, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Pemerintah kota pun mendorong pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk tidak ragu memberikan data yang benar dan jujur.

“Mohon dukungan seluruh masyarakat Kota Kediri untuk berpartisipasi aktif. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026, bersama kita perkuat perekonomian dan wujudkan Indonesia yang tangguh,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono menjelaskan bahwa SE2026 tidak sekadar pendataan rutin, melainkan upaya menyusun potret lengkap struktur ekonomi di berbagai sektor. Mulai dari ekonomi digital hingga ekonomi lingkungan akan masuk dalam cakupan sensus kali ini.

“Pelaksanaan SE 2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh unit ekonomi sebagai fondasi penyusunan kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Data ini bermanfaat luas bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, hingga masyarakat,” jelas Emil.

Ia memaparkan, metode pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri melalui sistem daring. Sementara untuk perusahaan besar, BPS akan mengirimkan undangan resmi melalui email dan menyediakan pendampingan petugas selama proses pengisian.

Untuk mengantisipasi potensi penipuan, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap petugas lapangan. Emil menekankan bahwa petugas resmi BPS akan dilengkapi surat tugas, kartu identitas, serta atribut khusus SE2026.

“Petugas akan menyesuaikan waktu kunjungan dengan jam operasional usaha. Pelaku usaha cukup menyiapkan informasi dasar seperti identitas usaha, jumlah tenaga kerja, serta gambaran umum pendapatan dan pengeluaran,” terangnya.

Lebih lanjut, Emil menyebut cakupan SE2026 lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya. Seluruh sektor ekonomi, termasuk usaha pertanian, kehutanan, perikanan, hingga usaha rumahan dan berbasis digital, akan didata selama masih memiliki aktivitas ekonomi.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

“Pendataan ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta uang, dipastikan itu bukan petugas BPS. Data yang Anda berikan hari ini akan menjadi dasar kebijakan yang membentuk masa depan ekonomi Kota Kediri,” tegasnya.