Rycko Menoza Soroti Anggaran Taman Budaya Turun 22 Persen: Jangan Sampai Beban Pengelolaan Semakin Berat

LKI Golkar – Anggota Komisi X DPR RI, Rycko Menoza, memberikan kritik sekaligus masukan terhadap kebijakan anggaran Taman Budaya yang mengalami penurunan sekitar 22 persen. Menurutnya, penurunan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena di sisi lain jumlah penerima manfaat justru mengalami peningkatan.

Rycko mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah dalam menentukan kebutuhan anggaran Taman Budaya. Ia menilai, ketika jumlah penerima manfaat bertambah, seharusnya kebutuhan anggaran juga menjadi perhatian agar pengelolaan Taman Budaya di berbagai daerah tetap berjalan optimal.

“Kami melihat di sini ada anggaran alokasi Taman Budaya yang turun sekitar Rp13,2 miliar atau sekitar 22 persen. Sementara jumlah penerima justru bertambah. Nah, ini apakah ada persoalan SDM?” kata Rycko saat RDP bersama Kementerian Kebudayaan dalam agenda pembahasan RKA serta program-program yang dinilai berdasarkan kriteria teknis dan alokasi DAK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Politisi Partai Golkar Dapil Lampung satu tersebut menilai kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola Taman Budaya di setiap daerah kemungkinan memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum memutuskan pengurangan anggaran.

Menurutnya, persoalan pengelolaan Taman Budaya tidak seharusnya diselesaikan dengan cara mengurangi dukungan anggaran. Sebaliknya, pemerintah perlu mencari akar masalah, termasuk melihat kebutuhan masing-masing daerah.

“Kalau masalah-masalah itu belum selesai, kenapa anggaran harus diturunkan?” tegasnya.

Ia juga meminta Kementerian Kebudayaan menjelaskan secara rinci formula yang digunakan dalam menentukan besaran anggaran Taman Budaya. Transparansi tersebut dinilai penting agar DPR dapat memahami apakah penurunan anggaran memang berdasarkan kebutuhan riil atau terdapat perubahan formula penganggaran.

“Apa dasar perhitungannya sehingga kebutuhan anggaran Taman Budaya turun, atau ada masalah formula lainnya yang kami juga perlu tahu,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Lampung Selatan itu, mengingatkan bahwa pengurangan anggaran berpotensi menambah beban pengelolaan Taman Budaya, terlebih jika jumlah masyarakat yang mendapatkan manfaat justru meningkat.

“Karena tentu kita tahu, semakin turunnya anggaran membuat pengelolaan Taman Budaya tentunya akan semakin sulit ke depannya,” sambungnya.

Menurutnya, Taman Budaya memiliki peran penting dalam menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Karena itu, kebijakan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan pelestarian budaya sekaligus aktivitas masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.

Rycko menyarankan agar pemerintah tidak hanya melihat angka anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fasilitas, kegiatan kebudayaan, jumlah penerima manfaat, kualitas SDM pengelola, serta kebutuhan pengembangan budaya di masing-masing daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Rycko juga menyoroti kondisi Taman Budaya yang berada di daerah pemilihannya, yakni Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Ia mempertanyakan adanya peningkatan anggaran yang cukup signifikan untuk Taman Budaya tersebut. Berdasarkan data yang disampaikannya dalam rapat, anggaran indikatif yang sebelumnya sekitar Rp6,98 miliar pada 2026, meningkat menjadi sekitar Rp25,49 miliar pada 2027.

Kenaikan tersebut mencapai lebih dari tiga kali lipat. Rycko menilai besarnya peningkatan anggaran tersebut perlu disertai penjelasan mengenai program dan kebutuhan yang menjadi dasar penambahan anggaran.

“Pada pagu indikatif Rp6,98 miliar, di tahun 2027 ini menjadi Rp25,49 miliar. Ada kenaikan lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2026. Apakah ini ada hal-hal yang menyebabkan perlunya dukungan yang besar?” ungkapnya.

Rycko juga meminta Kementerian Kebudayaan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tambahan anggaran tersebut. Ia ingin memastikan peningkatan anggaran benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan kebudayaan.

Selain itu, ia meminta pemerintah menjelaskan apakah peningkatan anggaran tersebut hanya terjadi di Taman Budaya Lampung atau terdapat daerah lain yang juga mendapatkan tambahan anggaran secara signifikan.

“Kita juga ingin tahu informasi kegiatan-kegiatan yang masuk dan kami ingin tahu apa rencana Pak Menteri memprioritaskan. Apakah ini hanya di Lampung atau ada di provinsi lainnya yang ikut menikmati kenaikan yang cukup signifikan,” tutup Rycko dalam rapat.