Percepat Penurunan Stunting (Warna Merah) Menteri Wihaji Pastikan MBG 3B Tepat Sasaran

LKI Golkar – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B berjalan tepat sasaran untuk mempercepat penurunan stunting. Penguatan dilakukan melalui pengawasan lapangan hingga penyelarasan data lintas kementerian.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menegaskan komitmennya saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (27/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan layanan gizi berjalan optimal, aman dan memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak.

“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Kita cek kepastiannya, mulai dari SPPG sampai penerima manfaatnya,” ujar Wihaji dalam keterangan tertulisnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan, intervensi gizi berbasis keluarga menjadi kunci dalam menekan angka stunting. Karena itu, seluruh proses layanan mulai dari distribusi hingga penerimaan manfaat harus berjalan tanpa penyimpangan.

Wihaji juga menyoroti pentingnya peran tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung keberhasilan program MBG 3B. TPK bertugas melakukan pendampingan, edukasi, serta pemantauan langsung terhadap kondisi 3B, yakni Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui) dan Balita (bawah lima tahun) hingga tingkat desa.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari target nasional penurunan stunting menjadi 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029. Pemerintah terus memperkuat intervensi sejak masa kehamilan serta memperluas implementasi SPPG dan MBG 3B di berbagai daerah.

“MBG 3B bukan sekadar distribusi makanan, melainkan layanan negara yang harus dijaga kualitasnya melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, mantan Bupati Batang, Jawa Tengah itu juga melihat langsung kondisi keluarga kategori risiko stunting (KRS) yang masih menghadapi tantangan, terutama terkait hunian dan sanitasi. Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi berkelanjutan melalui layanan gizi dan pendampingan keluarga.

Peninjauan dilakukan bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, khususnya bagi kelompok prioritas.

Hingga 31 Maret 2026, Kabupaten Pemalang memiliki 137 SPPG, dengan 84 unit di antaranya melayani program MBG 3B. Program ini telah menjangkau 3.762 ibu hamil, 10.920 ibu menyusui, serta 26.974 balita non-PAUD.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan, penguatan ketepatan sasaran MBG terus dilakukan melalui penyelarasan data penerima manfaat, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan santri.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Dia menjelaskan, penyelarasan data dilakukan melalui integrasi dan validasi bersama tiga wali data, yakni Kementerian Agama, Kemendukbangga/BKKBN dan Kementerian Kesehatan.

Proses ini mencakup seluruh sasaran program MBG, termasuk kategori 3B dan santri, agar intervensi gizi dapat menjangkau penerima manfaat secara tepat.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memastikan data penerima manfaat lebih akurat dan mutakhir, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.

“Dalam konteks pembangunan keluarga dan percepatan peningkatan kualitas SDM, Kemendukbangga/BKKBN mendorong penguatan intervensi sejak periode awal kehidupan melalui skema MBG 3B,” ujarnya.