Pasang Target Besar di Sulut, Bahlil Perintahkan Golkar Tambah Raihan Kursi Legislatif Daerah

LKI Golkar – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado. Musda ini ditargetkan menjadi momentum konsolidasi partai sekaligus menentukan arah kepemimpinan Golkar di daerah untuk periode selanjutnya.

Bahlil meminta kadernya menyikapi dengan serius Musda ini. Sebab, forum tersebut akan menentukan masa depan partai.

“Musda ini jangan diartikan hanya sebagai forum konsolidasi biasa atau seremoni. Ada tiga keputusan penting yang lahir dari forum ini, yakni mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, menetapkan pokok-pokok pikiran program kerja serta rekomendasi, dan memilih Ketua DPD I untuk periode selanjutnya,” ujar Bahlil, Minggu (12/4).

Menteri ESDM ini menyampaikan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kepengurusan partai secara rutin. Melalui cara ini maka akan membuahkan program strategis partai yang semakin baik.

Bahlil pun meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang nantinya terpilih pada Musda XI untuk menambah perolehan kursi di DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029. Perlu ada peningkatan kinerja kewilayahan untuk mewujudkan target tersebut.

“Tugas DPD Partai Golkar Sulawesi Utara harus menambah kursi di DPRD kabupaten/kota dan provinsi,” imbuhnya.

Bahlil juga berharap, Golkar bisa menduduki kursi pimpinan di setiap DPRD kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu kerja kolektif partai agar partai lebih siap menghadapi kontestasi demokrasi.

“Saat ini menurut laporan ketua saat ini, ibu Tety, dari 15 kabupten/kota di Sulut, baru 11 yang ada pimpinan dari Partai Golkar. Jadi ini menjadi tugas ketua dan pengurus Partai Golkar Sulut yang baru supaya nantinya setiap kabupaten/kota ada pimpinan dari Partai Golkar,” tukasnya.

Dalam Musda tersebut secara resmi partai menetapkan Michaela Elsiana Paruntu (MEP) sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut untuk masa bakti 2025-2030. MEP terpilih secara aklamasi dengan mengunci dukungan 100 persen dari pemilik suara sah Musda XI Partai Golkar.