
Lamhot Sinaga: Ekonomi Rakyat Harus Diperkuat dari Bawah
Share your love
LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai pembangunan ekonomi nasional perlu diimbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat desa dalam mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata.
Hal itu dikatakan Lamhot dalam kegiatan Pembinaan Ekonomi Kreatif Aktif dan Native Advertising Pengembangan Desa Kreatif yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dirinya di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat, 13 November 2026.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat yang menjadi konstituennya. Lamhot memandang bahwa kehadiran seorang wakil rakyat di tengah masyarakat harus membawa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Menurut dia, kegiatan turun ke daerah pemilihan tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni mendengar persoalan masyarakat, menyerap aspirasi dari akar rumput, sekaligus mencari jalan keluar terhadap berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya.
“Berbagi dengan masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka merupakan bagian penting dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kita harus mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Jangan hanya berbicara tentang pembangunan dari balik meja, tetapi hadir dan melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan,” ujar Lamhot dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menekankan, masyarakat di daerah memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi itu sering kali belum berkembang secara optimal karena keterbatasan modal, peralatan produksi, kemampuan pemasaran, teknologi, hingga akses terhadap pasar yang lebih luas.
Karena itu, dukungan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret. Tidak cukup hanya memberikan motivasi dan pelatihan, tetapi juga harus disertai bantuan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat.
Dalam kegiatan di Siborongborong tersebut, dukungan untuk pengembangan UMKM diwujudkan melalui penyaluran bantuan peralatan usaha kepada enam pelaku UMKM. Total nilai bantuan untuk penguatan UMKM dalam kegiatan ini mencapai ratusan juta rupiah.
Bantuan tersebut diharapkan menjadi tambahan modal produktif bagi para penerima. Peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas barang, mempercepat proses kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Bagi Lamhot, bantuan kepada pelaku usaha kecil bukan sekadar persoalan nilai nominal. Lebih dari itu, bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang setiap hari bekerja keras mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka.
Ia berharap dukungan tersebut dapat memberikan dampak berantai. Ketika satu usaha kecil berkembang, pemilik usaha memiliki peluang meningkatkan pendapatan keluarga, menambah jumlah produksi, bahkan membuka kesempatan kerja bagi warga di sekitarnya.
“Ekonomi rakyat harus diperkuat dari bawah. Kalau usaha masyarakat berkembang, pendapatan keluarga meningkat, daya beli membaik, dan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya ikut bergerak. Inilah yang kita harapkan menjadi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Lamhot.
Pentingnya memperkuat UMKM juga tercermin dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data sangat sementara Kementerian UMKM yang diolah dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2025 mencapai Rp14.523,54 triliun atau sekitar 60,05 persen dari total PDB. Nilai tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain memberikan kontribusi besar terhadap PDB, UMKM juga menjadi salah satu penopang utama penyerapan tenaga kerja nasional. Data Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan sektor UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Angka tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan usaha kecil memiliki hubungan langsung dengan penghidupan jutaan keluarga.
Sementara itu, perekonomian Indonesia pada triwulan III-2026 tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan (year-on-year). Data BPS menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan 5,04 persen dan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap PDB nasional.
Data tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat memiliki posisi strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional. Ketika pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran, roda ekonomi di tingkat lokal dapat bergerak lebih cepat.
Lamhot menilai, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Indikator pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga harus tercermin dari meningkatnya pendapatan pedagang kecil, berkembangnya usaha rumahan, terbukanya lapangan kerja, dan membaiknya kesejahteraan keluarga di desa.
Oleh sebab itu, pengembangan klaster UMKM Siborongborong perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Kecamatan ini memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi berbasis kreativitas dan potensi lokal. Pelaku usaha perlu didorong agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memahami bagaimana menciptakan nilai tambah dan membangun identitas produk yang memiliki daya saing.
Dalam konteks tersebut, kegiatan pembinaan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif juga memberikan perhatian pada penguatan kemampuan pemasaran digital. Para pelaku usaha mendapatkan pembekalan mengenai fotografi produk agar barang yang dihasilkan memiliki tampilan lebih menarik dan mampu dipasarkan melalui berbagai platform digital.
Menurut Lamhot, kemampuan menghasilkan produk berkualitas harus berjalan beriringan dengan kemampuan memasarkannya. Produk yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dikenal konsumen. Karena itu, penguasaan teknologi digital menjadi kebutuhan penting bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, bahkan menembus konsumen di luar daerah.
Selain penguatan pemasaran, kegiatan tersebut juga membuka informasi mengenai akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Akses pembiayaan ini diharapkan membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal dengan skema yang dapat dijangkau sesuai ketentuan program.
Kegiatan itu dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan BRI, para camat, serta kepala desa se-Kecamatan Siborongborong. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi penting untuk membangun kolaborasi dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
Lamhot menegaskan bahwa pengembangan desa kreatif tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat harus memiliki kesamaan visi untuk membangun ekosistem ekonomi yang produktif.
Pemerintah desa, misalnya, dapat berperan dalam memetakan potensi unggulan wilayah, mengidentifikasi pelaku usaha, serta mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok usaha produktif. Dengan pemetaan yang baik, program pembinaan dan bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Ia juga berharap agar bantuan yang telah disalurkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. Perlu ada pendampingan dan evaluasi untuk memastikan peralatan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan, kapasitas usaha meningkat, dan pendapatan para penerima mengalami perkembangan.
Bagi Lamhot, keberhasilan program penguatan ekonomi rakyat bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, melainkan dari perubahan nyata yang terjadi setelah kegiatan tersebut. Ketika seorang pelaku usaha kecil mampu meningkatkan produksinya, seorang ibu rumah tangga dapat memperluas usaha, atau sebuah keluarga memperoleh tambahan penghasilan, di situlah pembangunan mulai menemukan maknanya.
Ia juga menempatkan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda penguatan ekonomi. Persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari keterbatasan modal, kebutuhan peralatan, kesulitan pemasaran, hingga infrastruktur pendukung usaha, harus menjadi bahan perhatian dalam merumuskan kebijakan dan memperjuangkan program pembangunan.
Melalui perannya di Komisi VII DPR RI, Lamhot berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi masukan penting dalam mendorong kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi kreatif, industri kecil, dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Ia ingin agar masyarakat Siborongborong tidak hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi juga tumbuh sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi di wilayahnya sendiri. Dengan kreativitas, kerja keras, dukungan pembiayaan, dan pendampingan yang tepat, desa-desa di Tapanuli Utara memiliki kesempatan untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pada akhirnya, penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari keberanian membangun ekonomi masyarakat di tingkat paling bawah. Sebab, di balik angka pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat jutaan keluarga yang menggantungkan kehidupan pada usaha kecil, perdagangan, kerajinan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Bagi Lamhot, hadir di tengah masyarakat, berbagi, mendengar, dan memperjuangkan kebutuhan mereka merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun. Ia berharap dukungan bagi UMKM Siborongborong menjadi awal dari tumbuhnya usaha-usaha baru yang lebih kuat, mandiri, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Tapanuli Utara.
Dari desa, ekonomi rakyat bergerak. Dari usaha kecil, lapangan kerja tercipta. Dan dari kesejahteraan keluarga, fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dapat dibangun.



