Makassar Siap Ubah Sistem Bansos, Munafri Hadiri Arahan Langsung Mensos

LKI Golkar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri silaturahmi bersama Menteri Sosial RI dan kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).

Pertemuan strategis ini turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan memastikan program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda prioritas pemerintah pusat.

“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.

Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fondasi utama dalam pembenahan sistem penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat dan mutakhir,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga memaparkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas data penerima bansos melalui digitalisasi.

Andi Bukti menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan pilot project digitalisasi data bantuan sosial, yang diawali dengan pembentukan agen pendata.

“Langkah awalnya adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek),” katanya.

Setelah proses pelatihan selesai, tim akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh.

Ia berharap, langkah ini mampu meningkatkan validitas data sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.

“Dengan data yang akurat, program bansos bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, pembaruan data dilakukan secara berkala guna meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.

“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pemutakhiran data, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Gus Ipul memastikan, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar.

Melalui mekanisme usul sanggah, masyarakat dapat menyampaikan keberatan sebagai bagian dari sistem pengawasan terbuka.

“Mekanisme ini menjadi bagian dari transparansi agar penyaluran bansos lebih adil dan akuntabel,” tuturnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam menekan angka kemiskinan, khususnya di Sulawesi Selatan.

Dengan penguatan data melalui DTSEN, digitalisasi bansos, serta program Sekolah Rakyat, diharapkan kebijakan sosial pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran.