Langkah Antisipasi Krisis Air Bersih Dinilai Waka Komisi IX Yahya Zaini Perlu Menyasar Faskes

LKI Golkar – Langkah konkret untuk menangani dampak krisis air bersih akibat kemarau panjang dinilai penting. Khususnya bagi fasilitas kesehatan (faskes) hingga kesiapan tenaga medis di wilayah terdampak kekeringan.

“Intervensi kesehatan sangat diperlukan, termasuk penguatan infrastruktur faskes dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah yang masuk dalam status awas kekeringan dan yang sudah mengalami krisis air bersih,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu, 20 September 2026.

Pernyataan tersebut merespons peringatan kekeringan meteorologis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Puluhan daerah dilaporkan masuk dalam status awas, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, hingga Kalimantan Barat.

Yahya memperingatkan bahwa keterbatasan akses air bersih memicu penurunan kebersihan, sanitasi, dan kualitas sumber air alternatif yang rentan menyebabkan dehidrasi, diare, penyakit kulit, hingga gangguan ginjal. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini tanpa menunggu terjadinya Lonjakan Kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di puskesmas.

Ia mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta pemerintah daerah membangun pengawasan berbasis wilayah serta memastikan distribusi bantuan air bersih terjamin kelayakannya hingga ke tempat penampungan warga. Fasilitas publik seperti faskes, sekolah, dan posyandu juga diminta mendapatkan prioritas pasokan air tersendiri agar pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

Yahya mengimbau pemerintah untuk menetapkan indikator kesehatan sebagai dasar utama dalam memperbesar respons dan kebijakan penanganan kekeringan secara nasional.

“Air aman merupakan tindakan pencegahan kesehatan yang paling mendasar. Pemerintah harus memastikan tidak ada warga yang jatuh sakit karena terpaksa menggunakan air yang tidak layak,” ujar Yahya.