Golkar Targetkan Konsolidasi Organisasi hingga Desa Tuntas Akhir 2026

LKI Golkar – PARTAI Golkar memperkuat konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 26–27 September 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Rakornis Pemenangan Pemilu diikuti 87 peserta. Mereka terdiri atas 29 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, satu unsur Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Pusat, serta 57 unsur DPD Partai Golkar Provinsi dan kader yang menduduki jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Sementara Bimtek anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat konsolidasi anggota legislatif Partai Golkar di daerah.

Bahlil mengatakan peningkatan perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2029 menjadi salah satu agenda Partai Golkar sebagaimana amanat Munas XI Partai Golkar 2024.

Menurut dia, target tersebut membutuhkan penguatan organisasi hingga tingkat paling bawah. Karena itu, konsolidasi internal akan dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Tidak ada partai yang menjadi hebat tanpa ada konsolidasi,” kata Bahlil.

Bahlil menargetkan konsolidasi organisasi Partai Golkar hingga tingkat desa dan kelurahan dapat dituntaskan paling lambat 31 Desember 2026.

Selain penguatan struktur organisasi, Bahlil meminta kader Partai Golkar terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Menurut dia, kritik merupakan bagian dari proses demokrasi sekaligus evaluasi terhadap kinerja kader yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Ia mengatakan masukan masyarakat diperlukan agar kader dapat memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan tugas di pemerintahan maupun parlemen dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya menempatkan politik dan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

“Proses politik semestinya tidak hanya berhenti sampai pemilu, tetapi mandat yang didapat dari pemilu harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan juga menekankan bahwa mandat politik yang diperoleh melalui pemilu memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan menyusun kebijakan publik.

Sri Sultan sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar DIY periode 1977–1998. Dalam kegiatan tersebut, ia hadir bersama jajaran Partai Golkar dalam agenda konsolidasi dan peningkatan kapasitas kader.

Melalui Rakornis dan Bimtek tersebut, Partai Golkar memfokuskan penguatan organisasi, kapasitas anggota legislatif, serta kesiapan struktur partai menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029. Target konsolidasi hingga tingkat desa dan kelurahan ditetapkan selesai pada akhir 2026.