Komisi I DPR Dukung Penuh Presiden Prabowo: Demo Bayaran Rusak Demokrasi, Hentikan Manipulasi Politik!

LKI Golkar – Komisi I DPR RI menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya aktor yang mendalangi demonstrasi dengan imbalan uang sebagai peringatan serius yang harus mendapat perhatian seluruh pihak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat yang dijamin demokrasi Indonesia tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan sempit melalui aksi bayaran.

“Demokrasi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, namun kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit dengan cara mengorganisasi aksi bayaran,” ujar Dave Laksono dalam pernyataannya, Kamis (25/6/2026).

Dave menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak anti-kritik. Menurutnya, Presiden justru membuka ruang seluas-luasnya bagi koreksi dan kritik yang sehat. Namun, ia menolak keras praktik manipulasi yang merusak kualitas demokrasi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kritik yang sehat harus lahir dari pemahaman substansi, bukan dari rekayasa yang melemahkan kepercayaan publik terhadap negara,” tegasnya.

Jaga Stabilitas demi Kemajuan Bangsa

Komisi I DPR RI memandang sikap Presiden sebagai komitmen nyata untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Menurut Dave, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar untuk menjadi negara maju. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kompak dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan justru melemahkan pemerintah melalui aksi-aksi yang diduga direkayasa.

“Upaya melemahkan pemerintah melalui aksi bayaran justru akan menghambat kemajuan bangsa,” katanya.

Dave Laksono menegaskan bahwa Komisi I DPR RI berdiri sepenuhnya bersama Presiden Prabowo untuk memastikan demokrasi berjalan dengan etika, tanggung jawab, dan integritas tinggi.

Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

“Kritik boleh, tetapi harus jujur, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” pungkas Dave Laksono.

Pernyataan ini semakin memperkuat sikap pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai bentuk manipulasi politik menjelang berbagai agenda penting ke depan.