
Hetifah Dorong Pemerataan Program Kemaslahatan BPKH 2027 hingga Pelosok Kalimantan Timur
Share your love
LKI Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar pelaksanaan Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2027 dilakukan secara lebih merata. Ia menaruh perhatian khusus pada masyarakat kelompok rentan serta warga yang tinggal di daerah terpencil di Kalimantan Timur (Kaltim), agar turut memperoleh manfaat dari program tersebut.
Dengan rencana alokasi anggaran mencapai Rp260 miliar, Hetifah berharap Program Kemaslahatan tidak sekadar menjadi agenda penyaluran bantuan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan Hetifah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Badan Pelaksana BPKH mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027. Pertemuan berlangsung di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/26).
“Program Kemaslahatan BPKH memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Saya ingin manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ujar Hetifah.
Dalam rancangan RKAT 2027, BPKH mengusulkan dana sebesar Rp260 miliar untuk mendukung Program Kemaslahatan. Anggaran tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) dan akan disalurkan melalui tujuh sektor prioritas, meliputi pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta penanganan tanggap bencana.
Hetifah berpandangan bahwa ketujuh sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Sejumlah program yang dinilai perlu diperkuat antara lain peningkatan kualitas pesantren dan majelis taklim, perluasan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan usaha mikro berbasis komunitas.
Ia juga mengingatkan agar kelompok masyarakat yang selama ini menjadi motor penggerak kegiatan sosial tidak luput dari perhatian. Perempuan, khususnya anggota majelis taklim, merupakan salah satu kelompok yang memiliki kontribusi besar dalam membangun solidaritas sosial sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi di lingkungan masing-masing.
“Ketika saya turun ke masyarakat, saya bertemu banyak ibu-ibu majelis taklim yang sangat aktif membantu sesama dengan sumber daya yang terbatas. Ada yang membantu anak-anak agar tetap bersekolah, mendampingi keluarga kurang mampu, hingga menggerakkan kegiatan ekonomi umat. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Program Kemaslahatan BPKH bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkuat gerakan-gerakan baik ini,” ungkap legislator Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, Hetifah menilai ketepatan penyaluran bantuan harus menjadi perhatian utama. Untuk itu, diperlukan pemetaan kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang akurat sehingga program dapat disesuaikan dengan kondisi dan persoalan di setiap wilayah.
Ia turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan serta distribusi anggaran. Pelibatan mitra BPKH dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki pemahaman langsung mengenai situasi masyarakat juga dinilai dapat membantu memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Hetifah, tolok ukur keberhasilan Program Kemaslahatan seharusnya tidak hanya dilihat dari realisasi atau besaran anggaran yang telah dibelanjakan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan positif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
“Saya ingin program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu melahirkan kemandirian. Anak-anak bisa terus bersekolah, perempuan semakin berdaya, pesantren semakin berkualitas, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Hetifah berharap koordinasi antara DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi kemasyarakatan dapat semakin solid. Kerja sama lintas lembaga tersebut diperlukan agar pengelolaan nilai manfaat keuangan haji dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan hasil yang berkesinambungan.
“Dana umat harus kembali memberikan manfaat bagi umat. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikelola dengan amanah mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya.



