
Lamhot Sinaga Nilai Dasco Sosok Ideal Jadi Wapres, Ini Alasannya
Share your love
LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang ideal untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto sebagai wakil presiden (wapres).
“Saya melihat Profesor Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo,” ujar Lamhot dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (17/11/2026).
Penilaian tersebut didasarkan pada empat keunggulan Dasco, yakni kemampuan menjaga soliditas politik, pengalaman dalam pemerintahan dan parlemen, komunikasi lintas kelompok, serta tingkat penerimaan yang luas di berbagai kalangan.
Menurut Lamhot, keempat aspek tersebut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan pemerintahan dapat menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional secara efektif.
Jaga soliditas dan stabilitas politik
Lamhot menegaskan bahwa kemampuan menjaga hubungan antarkekuatan politik menjadi salah satu kapasitas penting yang perlu dimiliki seorang wapres.
Menurutnya, pemerintahan yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan mayoritas partai politik, melainkan juga butuh figur yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan, membangun kepercayaan, dan memastikan komunikasi antarkekuatan politik tetap berjalan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, keberadaan koalisi besar menjadi modal politik. Namun, banyaknya partai pendukung juga menghadirkan tantangan dalam mengelola perbedaan kepentingan, aspirasi, dan ekspektasi masing-masing partai.
Lamhot menilai, posisi Dasco sebagai salah satu figur penting di Partai Gerindra sekaligus pimpinan DPR RI memberinya pengalaman dan kedekatan komunikasi dengan berbagai pimpinan partai politik.
Posisi tersebut memberinya pemahaman mengenai dinamika politik sekaligus kebutuhan menjaga keseimbangan hubungan antarkekuatan politik.
“Presiden membutuhkan wakil yang mampu menjaga keseimbangan politik. Jangan sampai ada partai yang merasa kurang diperhatikan, merasa ditinggalkan, atau muncul kecemburuan karena pembagian peran dalam pemerintahan. Saya melihat Pak Dasco memiliki kapasitas untuk merawat kebersamaan tersebut,” jelas Lamhot.
Posisi wapres, kata dia, akan lebih ideal jika diisi figur dari Gerindra. Pertimbangan tersebut bukan semata-mata soal kedekatan partai, melainkan kebutuhan memperkuat koordinasi antara Presiden dan partai yang menjadi basis utama pemerintahan.
Di sisi lain, kemampuan Dasco membangun komunikasi juga dinilai dapat menjembatani hubungan dengan partai-partai di luar pemerintahan.
Lamhot menegaskan, partai nonkoalisi tetap berperan penting dalam demokrasi sebagai kekuatan politik yang menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Hubungan yang sehat antara pemerintah dan oposisi akan membantu memastikan kebijakan publik berjalan lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Menurut saya, Pak Dasco tidak hanya mampu menjaga komunikasi dengan partai-partai koalisi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membangun dialog dengan partai-partai di luar pemerintahan. Ini penting. Kita tidak ingin demokrasi hanya diisi oleh komunikasi di antara kelompok yang memiliki kepentingan sama. Pemerintah juga harus mampu mendengar kritik dan membangun dialog dengan kekuatan politik yang berbeda pandangan,” tegas Lamhot.
Dengan komunikasi yang terjaga, perbedaan pandangan politik diharapkan dapat dikelola melalui dialog tanpa berkembang menjadi konflik yang menghambat agenda pembangunan.
Pengalaman dan jam terbang politik
Lamhot menilai pengalaman Dasco di parlemen menjadi modal penting untuk membantu Presiden mengawal berbagai program strategis nasional.
Dasco telah menjadi anggota DPR RI sejak 2014 dan dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI sejak 2019. Pada periode 2024-2029, ia kembali menjabat pimpinan DPR RI dengan koordinasi bidang politik dan keamanan.
Pengalaman lebih dari satu dekade tersebut dinilai memberinya pemahaman mengenai proses legislasi, pengawasan kebijakan pemerintah, penganggaran negara, hingga hubungan kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Menurut Lamhot, kemampuan memahami dinamika kelembagaan diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan secara efektif.
Terlebih, pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah agenda strategis yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi rakyat.
“Presiden membutuhkan pendamping yang bisa langsung bekerja, memahami persoalan kelembagaan, dan mengerti bagaimana sebuah kebijakan dapat dijalankan. Pengalaman Pak Dasco di DPR menjadi modal yang sangat berharga untuk membantu Presiden mengawal program-program strategis nasional,” ungkap Lamhot.
Kemampuan komunikasi lintas kelompok Selain pengalaman politik, Lamhot menilai kemampuan komunikasi Dasco menjadi keunggulan lain yang dibutuhkan wapres.
Menurutnya, wapres harus mampu menjadi komunikator sekaligus jembatan dialog antara Presiden dengan berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan Kemampuan tersebut diperlukan untuk membangun hubungan produktif dengan DPR RI, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, kalangan akademisi, dunia usaha, hingga kelompok aktivis.
Lamhot menilai, komunikasi yang baik dapat membantu pemerintah memahami aspirasi dan kritik dari berbagai kelompok sekaligus mencari titik temu ketika muncul perbedaan kepentingan.
“Seorang wapres tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Ia harus mampu berkomunikasi, mendengar, dan membangun kesepahaman. Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi, tetapi membutuhkan dialog dan pendekatan. Saya melihat Pak Dasco memiliki kemampuan tersebut,” katanya.
Lamhot menambahkan, kemampuan membangun dialog juga penting ketika terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah dan parlemen.
Dengan demikian, berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme demokrasi dan kelembagaan. Kehadiran sosok dengan kemampuan membangun komunikasi lintas partai dinilai semakin penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, solid, dan mampu menjaga hubungan harmonis dengan seluruh kekuatan politik di parlemen.
Memiliki tingkat penerimaan yang luas
Alasan terakhir yang membuat Dasco layak dipertimbangkan sebagai wapres adalah tingkat akseptabilitas atau penerimaan Dasco di berbagai kalangan.
Lamhot menilai, wapres harus memiliki kemampuan membangun kepercayaan, tidak hanya di lingkungan partai politik, tetapi juga di berbagai institusi dan kelompok masyarakat.
Pemerintahan membutuhkan figur yang dapat diterima oleh beragam elemen bangsa dengan latar belakang, kepentingan, dan pandangan yang berbeda.
Menurut Lamhot, Dasco memiliki jaringan komunikasi dan pergaulan yang luas, mulai dari politisi lintas partai, unsur pemerintah, TNI dan Polri, pengusaha, akademisi, hingga aktivis dan organisasi kemasyarakatan.
Keberagaman hubungan tersebut dinilai penting karena penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas sektor. Program pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dunia usaha, stabilitas keamanan, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga negara.
“Pak Dasco memiliki modal komunikasi yang cukup luas. Ia bisa membangun hubungan dengan banyak kalangan, mulai dari politisi, unsur TNI dan Polri, pengusaha, akademisi, sampai aktivis. Menurut saya, kemampuan diterima dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok seperti ini sangat penting bagi seorang wakil presiden,” tutur Lamhot.
Ia menambahkan, penerimaan yang luas akan membantu pemerintah membangun suasana politik yang lebih kondusif. Ketika berbagai kelompok merasa memiliki ruang komunikasi dengan pemerintah, kepercayaan akan lebih mudah dibangun dan potensi gesekan dapat dikelola secara lebih baik.
Bagi Lamhot, keempat keunggulan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kemampuan menjaga soliditas koalisi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap partai nonkoalisi.
Pengalaman politik perlu didukung komunikasi yang efektif, sedangkan seluruh kemampuan tersebut harus bermuara pada terciptanya stabilitas pemerintahan.
Lamhot menegaskan, stabilitas politik bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat atau meniadakan kritik. Sebaliknya, stabilitas justru tercipta ketika perbedaan dapat dikelola melalui komunikasi, dialog, dan mekanisme demokrasi yang sehat.
“Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang kuat, tetapi tetap terbuka. Pemerintahan yang memiliki dukungan politik, tetapi juga mampu mendengarkan kritik. Di sinilah pentingnya figur wapres yang mampu menjadi penghubung dan menjaga komunikasi dengan semua kekuatan politik. Saya melihat karakter dan pengalaman Pak Dasco memenuhi kebutuhan tersebut,” ujar Lamhot.
Ia berharap, dinamika mengenai pengisian jabatan wapres dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pemerintahan dan memastikan seluruh agenda pembangunan nasional tetap berjalan.
Menurut Lamhot, kepentingan terbesar dari stabilitas politik adalah terciptanya pemerintahan yang efektif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lamhot juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wapres harus tetap mengikuti mekanisme konstitusi yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan figur yang mampu memperkuat Presiden, menjaga stabilitas politik, merawat komunikasi dengan seluruh kekuatan politik, dan memastikan pemerintahan dapat bekerja secara optimal,” jelas Lamhot.



