Hak Siswa Terancam, Maruli Siahaan Turun Tangan dan Kementerian Ikut Cari Solusi

LKI Golkar – Anggota DPR RI Komisi XIII, Maruli Siahaan, menunjukkan peran aktif dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi siswa SMP Methodist-7 Medan yang terancam tidak dapat mengikuti ujian akibat masalah internal sekolah.

Permasalahan tersebut terkait kendala administratif, seperti belum lengkapnya izin operasional sekolah serta keterlambatan dalam proses sinkronisasi data pendidikan (Dapodik) dan pendaftaran TKA yang telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Maruli menegaskan penyelesaian persoalan ini harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pengurus yayasan, pihak sekolah, pemerintah daerah, hingga otoritas keagamaan seperti Bishop, agar dapat ditemukan solusi yang adil dan menyeluruh.

“Kita tidak boleh membiarkan siswa menjadi korban. Semua pihak harus duduk bersama, termasuk yayasan dan otoritas terkait, agar ada solusi yang melindungi hak siswa sekaligus menjaga keberlangsungan sekolah,” ujar Maruli, Selasa, 14 April 2026.

Ia juga menyoroti dampak yang lebih luas, di mana tidak hanya siswa yang dirugikan, tetapi para guru juga berpotensi kehilangan pekerjaan apabila sekolah tidak dapat beroperasi.

Menurutnya, peran yayasan sangat penting untuk segera menyelesaikan persoalan perizinan dan tata kelola, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

Perhatian terhadap persoalan ini tidak hanya datang dari tingkat daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Melalui Direktorat Sekolah Menengah Pertama di bawah Kementerian Pendidikan Indonesia, telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan guna mencari solusi terbaik agar para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Dengan keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta dorongan dari DPR RI, diharapkan solusi komprehensif dapat segera tercapai, sehingga hak pendidikan siswa tetap terlindungi dan keberlangsungan sekolah dapat dipertahankan.