Golkar Sebut Rakyat Tetap Menikmati Pembangunan, Meski Transfer ke Daerah Dikurangi

LKI Golkar – Legislator Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengakui pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) berdampak pada masalah fiskal di hampir seluruh wilayah.

Ketua Komisi XI DPR itu mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengubah strategi kebijakan fiskal.

Misbakhun memastikan perubahan strategi tersebut, tidak serta-merta mengurangi hak daerah.

“Tidak ada pengurangan hak rakyat menikmati pembangunan. Hanya, instrumennya memakai belanja pemeritah pusat ataui daerah,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis (25/6).

Dia menyampaikan TKD tetap menjadi salah satu instrument penting untuk mendukung pembangunan nasional.

Misbakhun merinci komponen TKD selama ini, terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemudian, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan sejumlah skema pendanaan lainnya.

Dia mengungkapkan alokasi TKD dalam APBN 2026, sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu, lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai Rp 876,9 triliun.

Misbakhun menyebut anggaran TKD pada APBN 2027, diusulkan sebesar Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 2026. Namun, masih tetap di bawah TKD 2025. “Kami sedang formulasikan semuanya, supaya daerah tetap memperoleh hak-haknya,” ucapnya.