Ticker news is only displayed on the front page.
All voices matter
All voices matter
Fraksi Golkar Minta Penjelasan soal Pengelolaan SAL di APBN 2025
Share your love
LKI Golkar – Partai Golkar menyampaikan pandangannya tertkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, salah satunya terkait dengan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Sebagai informasi, posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dimiliki pemerintah sampai akhir 2025 tercatat mencapai Rp438,26 triliun
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai arah kebijakan optimalisasi pengelolaan sal termasuk mekanisme tatak kelola, mitigasi risiko, serta ukuran efektivitas pemanfaatannya,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke -24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (7/7/2026).
Menurut Puteri, hal ini dilakukan agar fungsi utama SAL sebagai instrumen penyanggap fiskal tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa saat ini SAL tercatat sebesar Rp438,26 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding posisi SAL pada akhir tahun 2024 yang sebesar Rp457,5 triliun.
SAL merupakan akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun-tahun anggaran sebelumnya, serta tahun anggaran berjalan yang disesuaikan dengan SAL sebelumnya.
Hal ini disampaikan Bendahara Negara dalam laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Kamis (2/7/2026).
Dia menjelaskan, memasuki awal tahun 2025, SAL tercatat mencapai Rp457,54 triliun. Namun, SAL dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp93,15 triliun. Kemudian, terdapat Silpa Rp72,40 triliun serta penyesuaian lainnya.
“Saldo akhir tahun tercatat sebesar Rp438,26 triliun,” papar Purbaya.
Menurut dia, saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan.
