Cen Sui Lan Ungkap Prioritas Natuna 2027: Pelunasan Hutang, Renovasi Kantor hingga Krisis Air

LKI Golkar – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi prioritas pemerintah daerah hingga akhir 2026 dan sepanjang 2027.

Mulai dari pelunasan utang kepada pihak ketiga, renovasi gedung perkantoran, pengembangan Pelabuhan Selat Lampa, hingga penanganan krisis air bersih.

Hal itu disampaikan Cen Sui Lan saat bersilaturahmi dengan sejumlah awak media di Rumah Makan Ajo Basamo, Jalan Soekarno-Hatta, Natuna, Jumat (23/10/2026).

Cen mengatakan, pemerintah daerah harus menuntaskan kewajiban yang tertunda sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri karena anggaran harus dibagi untuk memenuhi kewajiban pembayaran sekaligus membiayai berbagai program pembangunan. Meski demikian, Cen berkomitmen menyelesaikan pembayaran utang tersebut pada akhir 2026.

“Pembayaran utang-utang tersebut akan segera diselesaikan pada akhir tahun 2026 ini,” ujarnya.

Renovasi gedung OPD masuk prioritas 2027 Selain menyelesaikan kewajiban keuangan, Pemkab Natuna berencana memperbaiki sejumlah gedung organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai sudah tidak layak. Salah satu bangunan yang menjadi perhatian adalah gedung kantor bupati, khususnya lantai tiga yang digunakan oleh para asisten dan staf ahli bupati.

Cen menilai kondisi ruangan tersebut memprihatinkan dan membutuhkan pembenahan. Renovasi juga direncanakan untuk kantor Dinas Pendidikan yang baru-baru ini mengalami kebakaran serta kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kalian sudah pernah ke ruangan asisten dan staf ahli saya di lantai tiga belum? Kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu, kantor Dinas Pendidikan yang baru-baru ini terbakar, dan kantor Satpol PP saya, mungkin bagus kantor kalian lagi dari kantor Satpol PP saat ini,” kata Cen kepada awak media.

Pemkab Natuna menargetkan renovasi sejumlah gedung OPD tersebut menjadi salah satu prioritas pada tahun anggaran 2027. Kode internasional Pelabuhan Selat Lampa terbit Dalam pertemuan itu, Cen juga menyampaikan perkembangan terkait Pelabuhan Selat Lampa.

Kode internasional pelabuhan tersebut melalui sistem UN/LOCODE disebut telah terbit. UN/LOCODE atau United Nations Code for Trade and Transport Locations merupakan sistem pengkodean lokasi perdagangan dan transportasi yang dikelola dalam kerangka kerja Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE).

Sebelumnya, status Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional telah ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor AL.301/II/14/DP-25 tertanggal 1 Juli 2025.

Terbitnya kode tersebut menjadi perkembangan penting bagi upaya meningkatkan konektivitas maritim Natuna. Posisi geografis Natuna dinilai memiliki potensi untuk mendukung pergerakan barang dan aktivitas perdagangan melalui jalur laut. Pemerintah daerah berharap perkembangan ini dapat memperkuat peran Pelabuhan Selat Lampa dalam membuka konektivitas dan peluang ekonomi bagi Natuna. Anggaran Rp247 miliar, baru Rp80 miliar disetujui untuk air bersih Persoalan lain yang menjadi perhatian Cen adalah krisis air bersih yang kerap melanda Natuna ketika musim kemarau.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Natuna melalui PDAM berencana mengoptimalkan pemanfaatan Embung Sebayar sebagai sumber air baku bagi masyarakat. Cen mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan proyek peremajaan pipa kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya.

Namun, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) yang bersumber dari Embung Sebayar diperkirakan membutuhkan anggaran Rp247 miliar.

Sementara itu, anggaran yang disetujui baru Rp80 miliar. Keterbatasan anggaran tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari dukungan pendanaan tambahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan.

“Karena anggaran segitu tidak akan mencukupi, maka kekurangannya kita akan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Yang paling utama untuk kita distribusikan air bersih mungkin adalah kawasan Sekolah Rakyat,” ujar Cen.

Pemanfaatan anggaran pusat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memperluas jangkauan layanan air bersih bagi masyarakat. UMKM dapat pinjaman tanpa bunga hingga Rp20 juta Di luar pembangunan infrastruktur, Pemkab Natuna juga menyiapkan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), pemerintah daerah menyediakan program pinjaman tanpa bunga dengan plafon maksimal Rp20 juta bagi setiap pelaku UMKM. Cen mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp600 juta untuk subsidi pinjaman tersebut.

“Pinjaman ini kita peruntukkan untuk para pelaku UMKM, untuk modal usaha mereka, dan Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 juta untuk subsidi pinjaman tanpa bunga ini,” katanya.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal, menjaga keberlangsungan usaha, dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.