BBM Naik, Bontang Prioritaskan Layanan Publik

LKI Golkar – Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mengakibatkan Pemerintah Kota Bontang harus melakukan penyesuaian pengelolaan anggaran daerah.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meski biaya operasional meningkat.

Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah tidak leluasa menambah belanja operasional di seluruh sektor.

“Makanya kami minta organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat mengelola anggaran dan tidak mengeluarkan dana untuk hal yang tidak penting,” ujarnya, Senin (15/6/2026).

Namun, sektor pelayanan publik yang bergantung pada penggunaan BBM menjadi perhatian utama, salah satunya layanan pengangkutan sampah.

Pemerintah berkomitmen menjaga layanan tersebut agar tidak terganggu meskipun kebutuhan operasional mengalami kenaikan.

“Pengangkutan sampah, menjadi salah satu layanan yang membutuhkan konsumsi BBM cukup besar sehingga harus menjadi prioritas,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan BBM untuk operasional di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun.

Selain itu, BPBD dan Damkartan juga harus mengkaji kebutuhan anggarannya.

“Semua yang bersifat layanan, kami sesuaikan dengan anggaran yang ada,” sebutnya.

“Kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat kami upayakan tetap menjadi prioritas kami,” tutupnya.