Banyak yang Hidup Cemas, Alia Noorayu: Ancaman Kekerasan hingga Diskriminasi Hantui Perempuan Jakarta

LKI Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan menjadi langkah mendesak di tengah tingginya kerentanan perempuan di ibu kota. Regulasi itu dinilai bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan jawaban atas rasa tidak aman yang masih dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan perempuan hingga kini masih menghadapi ancaman kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi di berbagai ruang kehidupan. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlindungan terhadap perempuan belum berjalan optimal.

Pernyataan itu disampaikan Alia dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Fraksi Partai Golkar, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Jakarta menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Jakarta tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia.

Dalam kurun satu tahun, lebih dari 2.200 korban tercatat mencari perlindungan. Angka itu dinilai bukan sekadar statistik, melainkan gambaran tentang banyaknya perempuan yang hidup dalam ancaman dan ketidakpastian.

“Masih banyak perempuan yang merasa tidak aman saat menggunakan transportasi publik, berjalan di malam hari, atau bahkan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri,” ujar Alia dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan konsep kota ramah perempuan tidak berhenti sebagai jargon dalam dokumen perencanaan. Kebijakan tersebut, kata Alia, harus benar-benar terasa dalam kehidupan warga.

Salah satu yang disorot ialah peningkatan standar keamanan fasilitas publik. Mulai dari pencahayaan jalan, pengawasan kawasan rawan, hingga sistem keamanan berbasis data audit keselamatan perempuan.

“Peningkatan standar keamanan fasilitas publik, termasuk pencahayaan, pengawasan, dan sistem keamanan berbasis data audit keselamatan perempuan,” kata Alia.

Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya pendekatan interseksional dalam perlindungan perempuan. Menurut mereka, perempuan bukan kelompok homogen dengan persoalan yang sama.

Ada kelompok perempuan yang menghadapi kerentanan berlapis, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ODHA, hingga pekerja migran. Kelompok-kelompok tersebut dinilai masih kesulitan mengakses layanan perlindungan yang aman dan inklusif.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta adanya koordinasi lintas sektor agar layanan perlindungan benar-benar berpihak kepada korban, bukan justru membebani mereka dengan prosedur birokrasi yang panjang.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti pentingnya layanan ramah disabilitas, perlindungan kerahasiaan korban, serta mekanisme penanganan yang cepat dan mudah diakses.

“Sistem perlindungan perempuan harus dibangun berdasarkan kebutuhan korban, bukan berbasis prosedur yang kaku,” kata Alia.