Bahlil Temui 30 Investor China Bahas Investasi di Sektor Tambang

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan 30 investor asal China di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/05/2026). 

Adapun pertemuan tersebut dilakukan bersama dengan Menteri Kabinet Prabowo Subianto lainnya, seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Pak Rosan, Pak Purbaya dan Pak Dubes (Dubes China) mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini untuk melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka,” ungkap Bahlil. 

“Tadi ada hampir 30 perusahaanlah, kita ngobrol, sektornya di sektor pertambangan, kebanyakan sektor pertambangan,” tambahnya. 

Menurut Bahlil, pertemuan ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dan mendengarkan kendala yang dialami terkait izin berusaha di Indonesia.

“Kita ingin perusahaan harus survive dan negara harus mendapatkan pendapatan,” ungkapnya.

Bahlil menyebut para pengusaha China ini meminta kepastian pasokan mineral, seperti nikel dan bauksit yang akan digunakan dalam investasi smelter atau pabrik pemurnian di Indonesia. 

“Mereka ingin mendapat kepastian bahan baku, bauksit kemudian nikel. Saya bilang oke, termasuk smelter, ini kan hilirisasi,” tambahnya.

Sebelumnya, Kadin China mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi protes terkait dengan keadaan investasi di Indonesia. 

Salah satu hal yang turut disinggung di dalam surat tersebut menyangkut potensi perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian ESDM, yang belakangan membetot atensi publik. 

“Selama ini, sejumlah besar perusahaan investasi China di Indonesia secara konsisten mendukung pemerintahan Indonesia, melakukan investasi dan operasi bisnis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan dengan teguh mendukung semua kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Yang Mulia [Presiden Prabowo] untuk memajukan pembangunan nasional,” ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya.

Perusahaan-perusahaan China tersebut, menurut mereka, telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan industri, serta memenuhi tanggung jawab sosial.

“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” ungkap Kadin China.

Menurut mereka, masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia.