Bahlil Mengaku Didesak Senior Partai Naikkan Harga BBM, tapi Menolak karena tak Rasional

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sempat didesak senior untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi krisis geopolitik. Namun, ia merasa usulan tersebut tidak rasional sehingga tidak ditindaklanjuti.

“Dalam konteks krisis geopolitik yang terkait dengan energi, banyak perdebatan-perdebatan yang sebagian oleh senior-senior kita juga meminta kepada saya untuk menaikkan harga BBM. Saya bilang, ini senior-senior ini gimana sih sebenarnya?” ucap dia di sela-sela penutupan acara rapimnas dan rakernas SOKSI di Bandung, Sabtu (16/5/2026) malam.

Ia merasa heran dengan usulan tersebut sebab tidak sesuai dengan yang diajarkan Partai Golkar bahwa pemerintah harus memikirkan rakyat. Pria yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini pun mempertanyakan rasionalitas senior tersebut dan menduga tidak berproses dengan baik di partai.

“Katanya kita diajarkan oleh Golkar harus memikirkan rakyat. Masa rakyat lagi susah, kita mau menaikkan harga BBM. Saya pikir kadang-kadang rasionalitasnya itu udah, mungkin tidak berproses baik kali ya,” ungkap dia.

Ia melanjutkan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,61 persen. Sedangkan inflasi di bawah tiga persen sehingga dinilai sebagai pertumbuhan ekonomi terbaik di negara G20. “Memang ini bukan pekerjaan yang ringan,” kata dia.

Bahlil melanjutkan doktrin Partai Golkar adalah kekaryaan dengan tagline suara rakyat suara Golkar. Oleh karena itu, ia mengatakan keputusan keputusan partai harus berpihak kepada rakyat.

“Semaksimal mungkin keputusan-keputusan program negara yang terkait dengan rakyat, kita harus berpihak kepada rakyat,” kata dia.

Ia menambahkan harga BBM subsidi dan elpiji subsidi tidak akan dinaikan sampai dengan harga 100 dolar per barel. Meskipun terdapat berbagai konsekuensi yang menyertai kebijakan itu.

Sementara itu, Ketua Umum SOKSI Muhammad Misbakhun mengatakan organisasi akan terus mendukung langkah partai Golkar di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.