Bahlil Bicara Revisi UU Pemilu, Singgung Banyak Parpol Lemahkan Sistem Presidensial

LKI Golkar – Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar bakal mengawal setiap pembuatan Undang-Undang terkait politik terbaik untuk negara dan juga Golkar. Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

“DPP Partai Golkar akan terus-menerus untuk mengawal perubahan atau pembuatan Undang-Undang politik yang sudah barang tentu harus terbaik untuk negara dan juga terbaik untuk Partai Golkar,” kata Bahlil saat memberi kata sambutan dalam kegiatan Rapimnas-Rakernas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Dago, Bandung, Sabtu (16/5).

“Sistem demokrasi apapun yang akan kita terapkan, yang terpenting adalah kita harus siap untuk menjemput apapun hasilnya,” lanjut dia.

Usul Sistem Multi Partai

Bahlil kemudian menilai sistem dengan banyak partai malah melemahkan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dia lebih sepakat sistem itu diganti dengan sistem multi partai sederhana.

Informasi yang dihimpun, sistem multi partai sederhana merupakan sistem politik yang memiliki lebih dari dua partai, tetapi jumlah partai yang aktif dan berpengaruh di parlemen dibatasi. Sistem ini biasanya didesain agar koalisi pemerintahan lebih stabil dan pengambilan keputusan lebih efektif.

“Menurut saya, untuk memperkuat sistem presidensial, itu sistem kita harus partai politik yang jangan terlalu banyak seperti sekarang ini. Itu malah memperlemah sistem presidensial,” ucap dia.

Bahlil tak memberi penjelasan lebih rinci soal implementasi dari sistem multi partai sederhana yang dimaksud. Dia hanya mengatakan sistem itu lebih baik dibanding dengan sistem banyak partai.

“Saya lebih memilih untuk sistem yang sederhana itu. Apa namanya? Multi partai sederhana,” kata dia.