Bahas Pemadaman Listrik, Menteri ESDM Bahlil Rapat Maraton 4 Hari Beruntun dengan PLN

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya secara intensif melakukan rapat dan evaluasi bersama PT PLN (Persero) selama empat hari berturut-turut untuk membahas persoalan pemadaman listrik.

Rapat tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan pemerintah terhadap kinerja sistem kelistrikan, terutama dalam merespons berbagai keluhan masyarakat terkait gangguan listrik di sejumlah daerah. Selain itu, rapat juga dilakukan untuk membahas stok cadangan batubara.

“Batubara tidak ada kelangkaan, Empat hari ini berturut-turut saya rapat dengan PLN,” kata Bahlil saat kunjungan di Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/6/2026).

Bahlil menjelaskan, pembahasan dalam rapat tersebut mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari ketersediaan energi primer seperti batubara hingga persoalan operasional pembangkit listrik dan sistem distribusi.

Pasokan Batubara Aman

Ia menegaskan, bahwa secara umum pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian pihak.

Menurut dia, kebutuhan batubara untuk PT PLN (Persero) mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.

Sementara itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menetapkan penugasan pasokan kepada perusahaan tambang dengan total volume mencapai 180 juta hingga 190 juta metrik ton.

Dengan kapasitas tersebut, Bahlil menilai secara struktural tidak terdapat persoalan pada sisi ketersediaan batubara nasional.

Tantangan Manajemen Logistik

Namun, ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini lebih banyak berkaitan dengan manajemen logistik dan operasional di lapangan.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana distribusi sampai ke pembangkit. Itu sudah masuk ke ranah teknis PLN,” ujarnya.

Dalam rapat intensif tersebut, pemerintah juga meminta PLN untuk memperkuat langkah mitigasi guna mencegah terjadinya gangguan listrik yang dapat berdampak pada masyarakat.

Bahlil menyebut, pemadaman listrik yang tidak terencana harus diminimalkan melalui perbaikan sistem pemeliharaan dan pengelolaan jaringan.

Ia menambahkan bahwa sebagian persoalan yang dilaporkan PLN berkaitan dengan kebutuhan teknis internal, termasuk proses pemeliharaan (maintenance).

Oleh karena itu, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan PLN dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional.

“Kalau ada gangguan, itu harus segera dimitigasi. Kami terus melakukan evaluasi dan kontrol agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” kata Bahlil. Ia juga menegaskan kembali pembagian peran antara pemerintah dan PLN dalam sektor ketenagalistrikan.

Menurut dia, Kementerian ESDM berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sementara operasional sistem kelistrikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN sebagai operator.

“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami regulator dan pengawas, sementara eksekusinya ada di PLN,” ujarnya.

Bahlil menilai intensitas rapat yang dilakukan selama empat hari berturut-turut tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tidak ada gangguan berkepanjangan pada layanan listrik nasional.

Ia juga memastikan bahwa setiap perkembangan di lapangan terus dipantau secara langsung.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dengan PLN untuk memastikan seluruh rantai pasok energi, mulai dari batubara hingga distribusi listrik ke konsumen, berjalan dengan baik dan terintegrasi.