Airlangga Klaim Ekonomi RI Tangguh di Tengah Gejolak Global, Tak Seperti Krisis 1998

LKI Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global dan jauh berbeda dibanding krisis 1998.

Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen, menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 setelah India.

Di sisi lain, defisit anggaran Indonesia juga tetap terjaga di bawah 3 persen, lebih rendah dibanding sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Perancis, maupun India.

“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen,” ujar Airlangga dalam media briefing di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menyebut, di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang hanya berada di kisaran 2,6 persen hingga 3,3 persen menurut IMF dan Bank Dunia, Indonesia diperkirakan masih mampu tumbuh di atas 5 persen pada 2026.

Bahkan katanya, berdasarkan laporan Bloomberg, peluang Indonesia mengalami resesi tergolong rendah, hanya sekitar 5 persen.

Angka ini menurut Menko Perekonomian ini lebih kecil dibandingkan negara lain seperti Brasil dan China yang masing-masing 15 persen, serta Jepang dan Amerika Serikat yang mencapai 30 persen.

Airlangga menjelaskan, ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh kuatnya permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di mana ketahanan pangan dan energi juga menjadi faktor penting penopang stabilitas. Ia menambahkan, Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak 2025 dengan produksi mencapai 34,7 juta ton dan cadangan beras Bulog sebesar 4,6 juta ton per April 2026, tertinggi sepanjang sejarah.

Di sektor energi, pemerintah terus mendorong penguatan melalui program biodiesel B50, pengembangan energi surya, serta peningkatan kapasitas kilang minyak.

Dari sisi fiskal, APBN tetap berperan sebagai peredam guncangan ekonomi. Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial sekaligus menjaga penerimaan negara tetap tumbuh.

Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, dengan defisit tetap terkendali.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia juga berada pada level aman.

“Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar 148,2 miliar dollar AS, itu setara dengan enam bulan impor,” kata Airlangga.

Indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 8,25 persen, tingkat pengangguran menjadi 4,7 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) menurun ke 0,363.

Sementara itu, rasio utang pemerintah berada di level 40,46 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 9.637,9 triliun. Airlangga menegaskan, struktur utang yang didominasi domestik membuat risiko terhadap gejolak eksternal relatif terkendali.

“Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali,” tutupnya.