Fraksi Golkar Soroti 87 Persen Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung, Khawatir Berdampak pada Kesiapan Porprov

LKI Golkar – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Paser memberikan catatan khusus terhadap realisasi belanja bangunan dan gedung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian realisasi anggaran pada sektor tersebut dinilai masih belum optimal dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, belanja bangunan dan gedung pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp414,83 miliar.

Namun hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja hanya mencapai Rp363,28 miliar atau sekitar 87,57 persen.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Paser, Hamsi mengatakan, bahwa kondisi tersebut cukup disayangkan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang masih sangat besar dan mendesak untuk segera dituntaskan.

Menurutnya, salah satu sektor yang saat ini membutuhkan perhatian serius adalah pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Apalagi Kabupaten Paser telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026, sehingga berbagai venue dan fasilitas pendukung olahraga harus dipersiapkan secara maksimal.

“Tentu menjadi perhatian kami. Tahun ini Paser menjadi tuan rumah Porprov VIII Kalimantan Timur yang membutuhkan kesiapan venue dan berbagai fasilitas olahraga lainnya. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai,” ujar Hamsi, Kamis 25 Juni 2026.

Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan Porprov tidak hanya bergantung pada kesiapan panitia, tetapi juga pada tersedianya infrastruktur olahraga yang representatif dan memenuhi standar.

Karena itu, sisa pekerjaan pembangunan yang belum terselesaikan perlu dipercepat agar seluruh fasilitas dapat digunakan tepat waktu.

Fraksi Golkar berpandangan, bahwa rendahnya serapan anggaran pada sektor bangunan dan gedung perlu dievaluasi secara komprehensif.

Dengan demikian, pembenahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurut Hamsi, perencanaan yang matang akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal dan kebutuhan masyarakat.

“Kondisi ini ke depan perlu disikapi secara serius dengan melakukan pembenahan di sisi perencanaan. Dengan perencanaan yang lebih baik, implementasi program dapat berjalan optimal sehingga outcome yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan tepat capaian,” tegasnya.