Harga Pertamax Naik, Bahlil: Pemerintah Prioritaskan Jaga Daya Beli Kelompok Bawah

LKI Golkar – Pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai opsi kebijakan untuk memastikan daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, tetap terjaga di tengah penyesuaian harga BBM. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi atas penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang kini mengikuti mekanisme pasar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan beban ekonomi kelompok masyarakat rentan tidak bertambah. Oleh karena itu, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi.

”Kami lagi meng-exercise semua alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Sementara yang nonsubsidi ini, kan, saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang memang harus disubsidi,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026)

Terkait kebijakan harga, Bahlil menuturkan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara bijak oleh badan usaha, baik Pertamina maupun pihak swasta, dengan mengikuti mekanisme harga pasar. Pemerintah tetap memastikan harga BBM bersubsidi dan elpiji tidak mengalami perubahan sama sekali.

”Kami menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi dan elpiji itu tidak ada perubahan sama sekali, itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu harus menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” tambahnya.

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga tersebut mulai 10 Juni 2026. Pertamax (RON 92) kini naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Bahlil menegaskan bahwa perhitungan penyesuaian harga dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ia memastikan pihak badan usaha tidak akan bergerak tanpa memperhitungkan kondisi pasar agar tetap wajar.

”Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya,” kata Bahlil.

Kelompok menengah juga rentan

Anggota Komisi VI DPR, Budi S Kanang, menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi di tengah pelemahan rupiah berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

”Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujarnya.

Budi mengatakan, dampak pelemahan rupiah tidak bisa dipandang ringan. Pergerakan kurs yang terus melemah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menambah tekanan ekonomi rumah tangga, termasuk melalui kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari

”Dampak daripada dolar (AS) yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa jika tekanan biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi.

”Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Menurut Budi, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi stabilitas makro, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan belanja rumah tangga. Komunikasi kebijakan terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi juga perlu diperbaiki agar DPR dan publik mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan dan konsekuensi kebijakan tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menjaga agar tekanan biaya hidup tidak semakin menggerus konsumsi masyarakat. Sebab, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlindungan terhadap daya beli kelompok menengah perlu menjadi bagian dari strategi stabilisasi ekonomi ke depan.

“Kita harus menjaga agar daya beli tidak terus tergerus. Kalau konsumsi rumah tangga melemah, dampaknya akan menjalar ke banyak sektor,” pungkasnya.