DPR Dorong Rencana Optimalisasi Program Listrik Desa dan BPBL untuk Wujudkan Keadilan Energi

LKI Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, mendorong Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, serta PT PLN (Persero) untuk terus mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) guna memperluas akses energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Alfons, Program Listrik Desa dan BPBL merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan energi sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. Ia menilai akses listrik yang memadai akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

“Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan usaha, pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan Program Listrik Desa dan BPBL harus terus menjadi prioritas bersama,” ucap Alfons dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (11/6).

Alfons menekankan bahwa sinergi antara Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik, termasuk kawasan terpencil, terluar, dan kepulauan.

“Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, diperlukan kolaborasi yang kuat serta pendekatan yang adaptif agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Selain itu, Alfons juga mendorong agar pelaksanaan program disertai dengan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap program yang tersedia akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat Program Listrik Desa dan BPBL. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses energi yang layak,” tegas Alfons.

Komisi XII DPR RI, lanjut Alfons, akan terus mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional serta memperluas akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia