Gubernur NTT Instruksikan OPD Evaluasi Pelayanan Publik

LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, adaptif terhadap perkembangan era digital, serta didukung disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu melakukan evaluasi internal terhadap sistem pelayanan publik yang berjalan, sekaligus memperkuat adaptasi pelayanan di era digital,” ucap Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Kesadaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Senin 18 Mei 2026.

“Memasuki era digital saat ini, menurut Gubernur Melki Laka Lena kita perlu menyesuaikan diri dalam melaksanakan pelayanan. Saya meminta setiap OPD segera melakukan evaluasi internal terkait pelayanan publik untuk melihat sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya lebih lanjut.

Gubernur Melki laka Lena juga menginstruksikan seluruh instansi pelayanan di lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi melalui penyebaran kuesioner atau instrumen penilaian lainnya guna memperoleh masukan terhadap kualitas layanan yang diberikan. “Masukan masyarakat menjadi dasar untuk melakukan pembenahan pelayanan,” katanya.

Menurut Gubernur, peran ASN sangat penting untuk memastikan seluruh indikator pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal. Selain menyoroti aspek pelayanan dan digitalisasi, Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan publik dengan capaian PAD.

Menurutnya, pelayanan publik yang optimal membutuhkan dukungan kondisi fiskal daerah yang sehat dan stabil. Realisasi PAD juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pemenuhan kesejahteraan ASN, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Gubernur mengapresiasi BPSDM Provinsi NTT yang berhasil mencapai realisasi PAD hingga 70 persen.

Sementara itu, OPD dengan capaian PAD yang masih rendah diminta segera melakukan evaluasi internal guna mendukung peningkatan PAD. Pada kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur NTT turut menyerahkan SK Pensiun kepada perwakilan ASN yang memasuki Masa Purna bakti Juni 2026.