Wali Kota Neni Prioritaskan Fiskal Sehat, Pilih Tunda Proyek daripada Berutang

LKI Golkar – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan Pemerintah Kota Bontang memilih menjaga kesehatan fiskal daerah dengan tidak memaksakan pembangunan melalui skema utang di tengah dinamika kondisi keuangan saat ini.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran tetap stabil, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menurut Neni, meskipun sejumlah proyek pembangunan memungkinkan dibiayai melalui mekanisme tertentu, pemerintah daerah memilih menyesuaikan pelaksanaan program berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah.

“Pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal. Kami memilih langkah yang aman agar keuangan daerah tetap sehat tanpa membebani anggaran ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkot Bontang saat ini lebih memprioritaskan penggunaan anggaran pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah juga memastikan pemenuhan mandatory spending, khususnya alokasi minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan, tetap berjalan sesuai ketentuan.

Neni menilai pendekatan realistis menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berkesinambungan tanpa menimbulkan risiko finansial di masa mendatang.

“Program yang bersifat mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat tentu menjadi prioritas utama. Sementara kegiatan yang belum mendesak dapat disesuaikan kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hingga saat ini kondisi keuangan Pemkot Bontang masih dalam posisi stabil karena tidak memiliki beban utang kepada pihak ketiga.

Menurutnya, menjaga daerah tetap bebas dari utang merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun secara bertanggung jawab, sekaligus menjaga fleksibilitas fiskal menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“Yang terpenting adalah memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah,” pungkasnya.