Munafri Arifuddin Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM Makassar

LKI Golkar – Keterlambatan pengisian jabatan definitif di perusahaan daerah air minum menjadi salah satu tantangan tata kelola layanan publik di Makassar. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota mempercepat proses seleksi Direksi PDAM agar pelayanan air bersih tetap berjalan optimal.

Wali Kota Munafri Arifuddin memastikan proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar berlanjut ke tahap berikutnya tanpa mengulang tahapan sebelumnya, setelah memperoleh arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Kepastian itu diperoleh usai Munafri melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Senin (11/5/2026), yang membahas kelanjutan seleksi jabatan strategis di tubuh BUMD tersebut.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, disebut memberikan persetujuan agar tahapan seleksi yang telah berjalan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, mengatakan sebanyak 24 peserta yang telah lolos seleksi administrasi akan langsung mengikuti tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) berupa wawancara.

“SesuaI arahan Kemendagri, tahapan yang sudah berjalan dilanjutkan. Saat ini kami menyiapkan administrasi dan tim seleksi,” kata Amri.

Dalam skema lanjutan tersebut, peserta diwajibkan memilih jabatan spesifik yang dilamar, mulai dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Umum, hingga Direktur Teknik. Penilaian akan difokuskan pada kesesuaian kompetensi dengan posisi yang dipilih.

Pemerintah Kota Makassar juga akan memperkuat tim seleksi dengan melibatkan perwakilan Kemendagri untuk memastikan proses berjalan sesuai regulasi nasional dan prinsip transparansi.

Amri menjelaskan, tahapan UKK hanya akan difokuskan pada sesi wawancara karena nilai kompetensi peserta telah diperoleh pada tahap sebelumnya.

Ia menambahkan, percepatan proses ini dilakukan karena PDAM saat ini belum memiliki pimpinan definitif, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan layanan air bersih di kota.

“Yang penting proses ini tidak terlalu lama karena PDAM membutuhkan kepemimpinan definitif,” ujarnya.

Pemerintah Kota Makassar menilai percepatan seleksi direksi PDAM menjadi bagian dari agenda reformasi tata kelola BUMD untuk meningkatkan kualitas layanan dasar perkotaan.

Ke depan, hasil seleksi ini diharapkan menghasilkan jajaran direksi yang profesional dan mampu menjawab tantangan penyediaan layanan air bersih di tengah pertumbuhan kebutuhan penduduk perkotaan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah di Makassar