DPR: Penghapusan Prodi Tak Relevan Lapangan Kerja Perlu Kajian Kuat

LKI Golkar – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai penghapusan program studi (prodi) di kampus yang tidak relevan dengan lapangan kerja perlu kajian yang kuat.

Sebab, menurut Hetifah, peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting, tetapi perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.

“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” kata Hetifah melalui keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Beri opsi direvitalisasi prodi

Dibanding dengan menutup prodi, Hetifah menyarankan prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.

Efisiensi prodi, kata Hetifah, juga berpotensi menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Oleh karena itu, Hetifah mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.

“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” jelas Hetifah. Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menutup prodi yang dinilai tidak relevan dengan lapangan kerja.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) Badri Munir Sukoco.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri dikutip Antara, Kamis (23/4/2026).

Menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri Badri menjelaskan, hal ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri.

Sebab, pihaknya mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Lulusan-lulusan itu, kata Badri justru banyak yang kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Meliputi, energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujarnya.

Menurut Badri, saat ini juga banyak kampus yang membuka prodi berdasarkan keinginan pasar tanpa memikirkan kesesuaiannya dengan dunia kerja.

Misalnya, setiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik.

Oleh karena itu, Badri mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.