Komisi I: Harus Ada Ketegasan dari TNI Soal Prajurit Gugur di Lebanon

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak adanya ketegasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gugurnya sejumlah prajurit Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon.

Menurut Dave, langkah tegas diperlukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara kelompok Hizbullah dan Israel yang turut berdampak pada keselamatan pasukan penjaga perdamaian, termasuk prajurit TNI. “Kami sangat berduka dan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta seluruh prajurit TNI,” ujar Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, TNI bersama pihak terkait perlu memperjelas kembali mandat dan pola operasi yang dijalankan di wilayah konflik tersebut.

Dave juga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan rotasi atau pengurangan jumlah personel TNI yang bertugas di Lebanon. Saat ini, dari sekitar hampir 5.000 personel pasukan perdamaian di wilayah tersebut, sekitar 800 di antaranya merupakan prajurit Indonesia.

Pemetaan Ulang

“Perlu ada pemetaan ulang tugas dan operasi oleh Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. Jika situasi tidak memungkinkan, opsi penghentian sementara misi juga harus dipertimbangkan,” tegasnya. Selain itu, ia mendorong dilakukannya investigasi mendalam dan terbuka atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI.

Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan keadilan sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi personel yang masih bertugas. “Investigasi harus melibatkan semua pihak dan dilakukan secara transparan agar jelas apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Terkait kemungkinan penarikan pasukan, Dave menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Mabes TNI. DPR, kata dia, akan menunggu sikap resmi Panglima TNI setelah memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dari lapangan.

Situasi keamanan di Lebanon yang terus memburuk menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, mengingat besarnya kontribusi TNI dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB.