DPRD Kota Cirebon Membentuk Pansus Bahas LKPj Wali Kota 2025

LKI Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jawa Barat, membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna.

Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio di Cirebon, Senin, mengatakan pembahasan LKPj tersebut dilakukan secara intensif oleh pansus guna menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah.

Menurut dia, setiap poin yang dipaparkan dalam laporan tersebut akan dikaji secara mendalam sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.

“Hasil pembahasan akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Ia menilai secara umum kinerja Pemerintah Kota Cirebon selama 2025 menunjukkan hasil yang positif, meskipun DPRD tetap akan memberikan sejumlah catatan untuk penyempurnaan program pembangunan.

Andrie menekankan rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan tersebut, dapat menjadi bahan perbaikan agar pembangunan daerah pada tahun berikutnya berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pihaknya telah menyampaikan nota pengantar LKPj tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri unsur pimpinan daerah.

Ia menjelaskan berbagai program pembangunan selama 2025 telah dijalankan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur.

Di sektor pendidikan, pihaknya melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan puluhan ruang kelas baru untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Pemerintah daerah juga menjalankan program beasiswa “Idola”, sekolah rakyat serta peningkatan bantuan operasional daerah (Bosda) guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi, baik dari sisi fasilitas maupun dukungan program bagi siswa,” kata Edo.

Di sektor kesehatan, Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyebut Kota Cirebon telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sehingga seluruh warga memperoleh jaminan layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan upaya penurunan angka stunting melalui berbagai intervensi, termasuk pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil,” tuturnya.