Komisi II DPR Cegah Kriminalisasi Warga dalam RUU Adminduk - lkipartaigolkar

Komisi II DPR Cegah Kriminalisasi Warga dalam RUU Adminduk

Share your love

LKI Golkar – Potensi tumpang tindih antara kesalahan teknis birokrasi dan unsur kejahatan murni dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menuntut pembedaan batas hukuman yang tegas demi mencegah kriminalisasi warga atas kekeliruan prosedural yang masih bisa memulihkan keadaan.

​Penyusunan beleid pencatatan sipil tersebut wajib menjaga harmoni antara kepastian hukum dan proporsionalitas konsekuensi agar langkah korektif tetap menjadi pilihan utama.

​Tidak setiap kealpaan dalam penyelenggaraan dokumen kependudukan layak berujung pada meja hijau selama jalur pembaruan data masih mampu membereskan masalah.

​Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan pandangan kritisnya dalam Rapat Panja RUU Adminduk di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/26).

​”Perlu ada batasan yang jelas mengenai perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jangan sampai setiap persoalan administrasi langsung diselesaikan melalui pendekatan pidana,” ujar Irawan.

​Perumusan norma sanksi juga harus memilah secara rinci sifat pelanggaran maupun derajat kesalahan pihak yang terlibat.

​Kekeliruan dokumen yang masih dapat memulihkan hak warga tentu berbeda jauh dengan tindakan bermotif kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian serius bagi publik.

​Komparasi praktik tata kelola populasi dari negara lain turut menjadi bahan kajian penting dengan tetap menyesuaikan karakter sistem hukum serta kebutuhan pemerintahan nasional.

​Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut berharap regulasi anyar ini mampu menghadirkan keadilan tanpa membebani masyarakat sekaligus memberi daya tangkal bagi oknum penyalahguna wewenang.

​”Jangan sampai kita justru menerapkan kriminalisasi terhadap persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara administratif. Tetapi di sisi lain, perbuatan yang memang memiliki unsur pelanggaran serius juga harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas,” pungkas Irawan. 

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *