Ranny Fahd Arafiq Dorong Program Magang Diukur dari Capaian Kompetensi Peserta

LKI Golkar – Program pemagangan perlu diarahkan agar tidak berhenti pada penempatan peserta di tempat kerja. Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menilai keberhasilan program magang semestinya juga tercermin dari kemampuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang diperoleh peserta setelah menyelesaikan program.

Menurut Ranny, regulasi pemerintah telah menempatkan peningkatan keterampilan dan keahlian sebagai salah satu tujuan program pemagangan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengatur Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi melalui Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 beserta sejumlah perubahannya. Dalam perkembangannya, regulasi tersebut turut mengatur fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan.

Namun menurut Ranny, kerangka tersebut perlu diperkuat dari sisi pengukuran hasil. Setiap peserta seharusnya memiliki target pembelajaran yang jelas, memperoleh pendampingan, terlibat dalam pekerjaan yang relevan dengan kompetensi yang dikembangkan, serta memiliki catatan mengenai kemampuan yang diperoleh selama mengikuti program.

“Ukuran keberhasilan magang seharusnya bukan sekadar berapa lama peserta berada di perusahaan, tetapi apa yang benar-benar mereka pelajari selama proses itu. Setelah program selesai, harus ada keterampilan dan pengalaman yang mereka bawa. Jangan sampai peserta magang hanya datang, menunggu pekerjaan, atau justru mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya,” kata Ranny.

Ranny mengatakan penyelenggara pemagangan juga perlu memiliki ukuran kualitas yang dapat dievaluasi. Penilaian tidak semata-mata melihat kelengkapan administrasi program, tetapi dapat mempertimbangkan keterlibatan peserta dalam pekerjaan, kualitas pendampingan, kesesuaian tugas dengan kompetensi yang ditargetkan, serta capaian peserta pada akhir program.

“Karena itu kami pikir perlu ada ukuran yang lebih jelas untuk menilai kualitas tempat magang. Perusahaan yang memberikan pendampingan, pengalaman kerja yang relevan, dan membantu peserta meningkatkan kompetensinya tentu perlu mendapat penilaian yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang belum memenuhi standar penyelenggaraan magang juga perlu dievaluasi agar ada perbaikan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta,” ujarnya.

Ranny menilai penguatan evaluasi tersebut penting agar program magang benar-benar dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan dunia kerja. Menurutnya, pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan perlu memastikan peserta tidak hanya mengikuti program secara administratif, tetapi juga memperoleh pengalaman kerja, pendampingan, serta keterampilan yang sesuai dengan bidang yang dipelajari.