Gelar Kuliah Kebangsaan, Ketua Dewan Etik Partai Golkar M. Hatta: Generasi Muda Harus Kritis

LKI Golkar – Ketua Dewan Etik Partai Golkar Prof. Dr. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D. melaksanakan program Road to Campus sekaligus Kuliah Kebangsaan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya etika dalam kehidupan politik sekaligus peran partai politik dalam proses kaderisasi dan pembentukan kepemimpinan nasional.

Kuliah Kebangsaan tersebut dihadiri Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2025 Dr. Wahiduddin Adam, serta Prof. Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M., Ketua DPP Perkumpulan Pengacara Syariah dan Hukum Indonesia (PPSHI) yang juga anggota Dewan Etik Partai Golkar.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Hatta sekaligus membedah buku Sumbangsih untuk Bangsa: Kode Etik Partai, Jalan Panjang Menuju Politik Beretika.

Prof. Hatta yang merupakan salah satu senior Partai Golkar dan telah aktif sejak Sekber Golkar pada 1967 itu mengajak mahasiswa memahami bahwa politik bukan sekadar aktivitas perebutan kekuasaan, tetapi juga ruang pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurutnya, partai politik memiliki posisi penting sebagai ruang pendidikan politik dan kaderisasi. Proses tersebut mencakup pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen dan seleksi politik, penugasan, hingga pengisian jabatan publik yang pada akhirnya bermuara pada penyusunan kebijakan negara dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen kader yang kemudian dapat mengisi berbagai jabatan publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

“Partai politik adalah ruang kaderisasi yang nantinya akan melahirkan orang-orang yang ikut menentukan kebijakan negara melalui proses pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen, seleksi dan penugasan hingga menduduki jabatan publik,” ujar Prof. Hatta.

Karena itu, menurut dia, pembahasan mengenai etika politik di lingkungan partai menjadi penting untuk menentukan kualitas kader yang nantinya dipercaya mengemban amanah di berbagai lembaga negara.

Prof. Hatta juga mendorong generasi muda untuk tidak ragu terlibat dalam kehidupan politik dan proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

Ia menyebut peluang generasi muda untuk mengambil peran dalam politik cukup terbuka. Sebagai gambaran, dia menyampaikan bahwa sekitar 15 persen anggota DPR RI periode 2024-2029 berusia di bawah 40 tahun.

Menurut Prof. Hatta, kondisi tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari peluang generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan, terlebih Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi.

“Generasi muda harus tetap berpikir kritis, menyiapkan kompetensi yang baik, memiliki etika publik yang berintegritas, serta membangun kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk mempersiapkan kehidupan publik di masa yang akan datang,” katanya.

Sebagai akademisi sekaligus penulis buku mengenai kode etik partai, Prof. Hatta menegaskan bahwa kode etik partai politik tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan internal partai.

Menurut dia, kode etik juga merupakan bentuk tanggung jawab moral partai dalam menjaga agar kader memiliki karakter dan integritas ketika menjalankan pengabdian kepada negara, termasuk saat menduduki jabatan publik.

Ia menilai kekuatan kode etik tidak semata-mata terletak pada beratnya sanksi bagi kader yang melakukan pelanggaran. Hal yang lebih penting adalah konsistensi dan keadilan dalam penerapan serta penegakan kode etik.